330 / 520 / 2016 tentang penetapan petugas pengaw

WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : 330 / 520 / 2016 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGAWAS OBAT HEWAN KOTA PARIAMAN WALIKOTA PARIAMAN, Menimbang

: a. bahwa dalam upaya melindungi masyarakat untuk mendapatkan obat hewan yang mutunya terjamin, berkhasiat serta aman terhadap hewan, manusia yang mengkonsumsi produk asal hewan dan lingkungan; b. bahwa dalam rangka membina dan menertibkan usaha obat hewan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mencegah terjadinya penalah gunaan obat hewan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Petugas Pengawas Obat Hewan Kota Pariaman dengan Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 ) ; 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 11.Peraturan Menteri Pertanian Permentan/OT.140/12/2007 tentang Hewan ;

Nomor Pengawasan

74/ Obat

12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/ Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan; 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 695 /Kpts/TN. 260/8/1996, tentang tata cara pendaftaran dan pengujian mutu obat hewan; 15.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 466 /Kpts/TN. 260/V/1999, tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik; 16.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 453 /Kpts/TN. 260/98/2000, tentang Obat Alami Untuk Hewan; 17.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN; Menetapkan : KESATU : Sebagai petugas Pengawas Obat Hewan di Kota Pariaman adalah , Nama : Drh. Anang Yusuf. NIP : 198110272009011003 KEDUA

: Petugas Pengawas Obat Hewan sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU diatas mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap: 1. dipenuhinya persyaratan dibidang perizinan usaha di tingkat depo dan toko ;

2. dipenuhinya persyratan teknis sarana dan tempat penyimpanan ditingkat depo dan toko ; 3. dipenuhinya ketentuan mengenai pemakaian, dan pencampuran obat hewan dalam pakan ditingkat peternak di Kabupaten/Kota ; dan 4. pelaksanaan pemusnahan obat hewan, KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pengawas Obat Hewan mempunyai kewenangan : 1. memasuki lokasi dan tempat pembuatan, penyimpanan, penyediaan, peredaran, pemakaian dan pemusnahan obat hewan ; 2. memeriksa dokumen perizinan dan dokumen administrasi pendukung lainnya ditingkat produsen dan pengedar termasuk sertifikat pendaftaran obat hewan; 3. mengambil sampel obat hewan untuk dilakukan uji mutu serta pemeriksaan lainnya sesuai dengan persyaratan obat hewan; 4. mengambil contoh kemasan, wadah, label, etiket dan brosur; dan 5. mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, pemberhentian dan atau obat hewan yang rusak, ilegal, dan palsu kepada Menteri Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan,

KEEMPAT

: Apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran, setiap pengawas obat hewan mempunyai kewenangan melaksanakan; 1. penghentian sementara pembuatan obat hewan; 2. larangan sementara peredaran obat hewan; 3. pengusulan penarikan obat hewan dari peredaran; dan 4. penghentian sementara pemakaian serta pencampuran obat hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan,

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman. pada tanggal 14 Juni 2016 WALIKOTA PARIAMAN dto MUKHLIS, R Tembusan disampaikan kepada yth : 1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang. 2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat di Padang. 3. Yang bersangkutan Sdr. ……………………………….