BAB I - Nawasis

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Ilmu, Ilmu kebumian, Geografi
Share Embed Donate


Short Description

Download BAB I - Nawasis...

Description

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Program dan Kegiatan dalam dokumen Memorandum Program Sanitasi ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi

dan

koordinasi

pada

tingkat

kabupaten,

Provinsi

maupun

Kementerian/Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat kabupaten, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai melalui penyusunan dokumen ini antara lain: 

Proses Penganggaran telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD pemerintah kabupaten dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendanan lain yang peduli sanitasi.



Program dan anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.



Memorandum

program

investasi

pemerintah

kabupaten

merupakan

rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kabupaten dari aspek teknis, biaya dan waktu.

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 1

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS) 

Memorandum

program

investasi

ini dilengkapi

2015

dengan kesepakatan

pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan yang ditanda tangan oleh Bupati/Gubernur selaku kepala daerah. 

Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan pemerintah kabupaten untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten.



Proses penyusunan rencana program investasi ini telah ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/ kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan. Memorandum program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi

program, rencana pelaksanaannya sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan, peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang kotanya.

1.2. Maksud dan Tujuan Memorandum

Program Sanitasi

(MPS)

merupakan terminal seluruh

program dan kegiatan pembangunan sektor sanitasi di daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat dan masyarakat setempat dalam kurun waktu 5 tahun, yang pendanaannya berasal dari berbagai sumber: APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, Bantuan Luar

Negeri

(pinjaman

maupun hibah), swasta maupun masyarakat, dan sebagainya. Sebagai suatu pusat kegiatan, Memorandum Program Sanitasi (MPS) merangkum masukan dari Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), sejalan dengan itu (MPS) telah disusun pula dokumen-dokumen perencanaan sebagai berikut : RTRWK, RPJMD, Renstra Kabupaten, RKA KL, dan lain-lain.

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 2

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

Memorandum Program merupakan justifikasi dan komitmen pendanaan dari Pemerintah

Kabupaten, Provinsi, Pusat, atau dari lembaga lainnya untuk

program/kegiatan yang telah teridentifikasi. Memorandum Program merupakan landasan bagi Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan strategi

pembangunan sektor sanitasi dalam jangka menengah (5 tahun).

Adapun

maksud dan tujuan dari penyusunan Memorandum Program ini

adalah sebagai berikut.

1.2.1. Maksud 1. Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah Kabupaten dan pihak terkait untuk implementasi pembangunan sanitasi yang komprehensif Jangka Menengah. Secara spesifik MPS bersifat sebagai “Expenditure Plan” – khususnya untuk program pembangunan sanitasi. 2. Mendorong para stakeholders melaksanakan kebijakan pengembangan sanitasi yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

1.2.1. Tujuan 1. MPS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran pendanaan untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten. 2. Memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi Kabupaten Dairi selama 5 tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 baik pendanaan yang dialokasikan dari APBD Kabupaten, Propinsi, Pemerintah Pusat maupun sumber pendanaan lain non pemerintah. 3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 3

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

4. Sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi daerah Kabupaten Dairi 5. Sebagai dasar masukan dalam memberikan umpan balik (feed-back) RPJMD pada periode selanjutnya.

Gambar I.1 – Skema Proses Perencanaan PPSP

1.3.

Wilayah Perencanaan

1.3.1. Gambaran Umum Kabupaten Dairi terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Sumatera Utara dan merupakan gerbang pintu keluar-masuk dari/ke Provinsi Aceh dari arah sebelah Barat, secara geografis berada pada koordinat 9800’ - 9830’ BT dan 215’ 00’’300’00’’ LU, berbatasan dengan: 

Sebelah Utara

:

Kabupeten Karo dan Provinsi Aceh



Sebelah Selatan

:

Kabupaten Pakpak Bharat



Sebelah Timur

:

Kabupaten Samosir



Sebelah Barat

:

Provinsi Aceh

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 4

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

Kabupaten Dairi berada di dataran tinggi Bukit Barisan dengan ketinggian sekitar 400 - 1.700 meter diatas permukaan laut (dpl), memiliki karakter topografi yang spesifik dan bervariasi dengan curah (ceruk) yang cukup dalam dimana pada musim hujan berfungsi sebagai saluran drainase alami. Secara ekologis, Kabupaten Dairi merupakan penyangga ekosistem Danau Toba dan menyumbang sebagian besar input air ke Danau Toba melalui belasan sungai-sungainya.

Letak Kabupaten Dairi cukup strategis dengan jarak sekitar 153 km dari Kota Medan membuat tingkat aksessibilitas keluar/masuk Kabupaten Dairi relatif tinggi, baik dari/ke Kota Medan sebagai primary city Provinsi Sumatera Utara maupun secondary city lainnya, bahkan lintas Provinsi Aceh.

Luas wilayah Kabupaten Dairi kurang lebih 192.780 Ha atau sekitar 2,69% dari luas Provinsi Sumatera Utara dengan Ibukota Kabupaten adalah Sidikalang, meliputi 15 (lima belas) kecamatan, 169 desa/kelurahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel I.1 dan Gambar I.2.

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 5

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

Tabel I.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Dairi

No.

Kecamatan

Ibukota Kecamatan

Jumlah

Luas

Desa/

Wilayah (Ha)

Kelurahan 1. Sidikalang

Sidikalang

2. Sitinjo

Persentase Luas Kabupaten (%)

11

7.317

3,80

Sitinjo

4

5.315

2,76

3. Berampu

Berampu

5

3.168

1,64

4. Parbuluan

Sigalingging

11

22.700

11,76

5. Sumbul

Sumbul

19

14.900

7,73

6. Silahisabungan

Silalahi

5

11.920

6,18

7. Silima Punggapungga

Parongil

16

10.168

5,27

8. Lae Parira

Lae Parira

9

4.272

2,22

9. Siempat Nempu

Bunturaja

13

6.030

3,13

10. Siempat Nempu Hulu

Silumboyah

12

9.360

4,86

11. Siempat Nempu Hilir

Sopobutar

10

10.450

5,42

12. Tigalingga

Tigalingga

14

20.187

10,47

13. Gunung Sitember

G. Sitember

8

7.520

3,90

14. Pegagan Hilir

Tiga Baru

13

15.533

8,06

15. Tanah Pinem

Kuta Buluh

19

43.940

22,79

169

192.780

100,00

Kabupaten Dairi Sumber: Dairi Dalam Angka, Tahun 2014

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 6

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

Gambar I.2 – Peta Administrasi Kabupaten Dairi

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 7

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

1.3.2. Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Kabupaten Dairi Sistem Perkotaan Nasional di Kabupaten Dairi didasari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, menetapkan Kota Sidikalang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi. Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Kabupaten Dairi meliputi 3 (tiga) kawasan, yaitu : 

Kawasan Danau Toba dan sekitarnya di Kecamatan Silahisabungan;



Kawasan Ekosistem Leuser di Kecamatan Tanah Pinem, Gunung Sitember, Silima Punggapungga dan Siempat Nempu Hilir;



Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser di Kecamatan Tanah Pinem.

Wilayah Sungai (WS) Strategis Nasional di Kabupaten Dairi terdiri dari 2 (dua) WS, yaitu: 

WS Toba – Asahan (Sumatera Utara – Strategis Nasional) dengan tahapan pengembangan I-IV/A/1; WS Toba – Asahan di Kabupaten Dairi terdiri dari 11 (sebelas) anak sungai yang dialirkan ke Danau Toba melalui Waduk PLTA Renun di Kecamatan Sumbul telah dimanfaatkan untuk PLTA Renun dengan kapasitas tenaga 2 x 41 MW atau setara dengan 82 MW.



WS Alas – Singkil termasuk DAS Singkil (Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara - Lintas Provinsi) dengan tahapan pengembangan I-IV/A/1.

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 8

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

1.3.3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Dairi Kabupaten Dairi termasuk dalam pengembangan kawasan andalan Provinsi Sumatera Utara, merupakan bagian dari pengembangan kawasan Tapanuli dan sekitarnya dengan fokus pengembangan pada sektor perkebunan, pertambangan, perikanan laut, pertanian, industri dan pariwisata.

Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Utara di

Kabupaten Dairi menetapkan Kota Sidikalang sebagai PKW dengan fungsi utama sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Dairi, Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Perdagangan.

Selain itu, kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten Dairi yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Utara, yaitu: 

Menetapkan pengembangan jaringan jalan strategis keruangan, yaitu jaringan jalan Lintas Tengah menghubungkan Batas Aceh – Lau Pakam – Sidikalang – Panji – Tele – Dolok Sanggul – Siborong-borong – Tarutung – Sipirok – Padang Sidempuan – Siabu – Jembatan Merah – Ranjau Batu – batas Sumatera Barat (ke arah Lubuk Sikaping)



Pengembangan jaringan jalan Kolektor Primer menghubungkan: Medan – Kabanjahe – Kutabuluh – Lau Pakam – batas Aceh Sidikalang - Kutabuluh – ke arah Tapak Tuan (batas Aceh) Kabanjahe – Merek – Sumbul – Sidikalang Panji – Tele – Dolok Sanggul – Siborong-borong



Pemantapan Terminal Penumpang tipe B di Sitinjo Kabupaten Dairi;



Peningkatan kapasitas pembangkit listrik PLTA Renun;



Pengembangan pengelolaan Wilayah Sungai, meliputi: Wilayah Sungai Strategis Nasional, yaitu WS Toba – Asahan; Wilayah Sungai Lintas Provinsi, yaitu WS Alas - Singkil



Pengembangan pola pengelolaan Cekungan Air Tanah (CAT).

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 9

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

1.3.4. Rencana Sistem Perkotaan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Utara, dan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota yang berbatasan, sistem perkotaan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut: A. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kota Sidikalang (meliputi Kecamatan Sidikalang dan Sitinjo) Fungsi utama, yaitu: 

Ibukota Kabupaten;



Ibukota Kecamatan;



Pusat pelayanan pemerintahan kabupaten;



Pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;



Pusat pendidikan kabupaten dan dengan kabupaten/kota yang berbatasan;



Pusat pelayanan kesehatan kabupaten dan dengan kabupaten/kota yang berbatasan;



Pusat kawasan agropolitan;



Pusat Stasiun Terminal Agribisnis.

B. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Kota Sumbul, Parongil dan Tigalingga Fungsi utama, yaitu: 

Ibukota kecamatan;



Pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;



Pusat distrik agropolitan Kabupaten Dairi;



Pusat pengembangan agribisnis perikanan.

C. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 

PPK Kota Bunturaja, dengan fungsi utama, yaitu: Ibukota kecamatan; Pusat pelayanan pemerintahan kecamatan; Pusat distrik agropolitan Kabupaten Dairi.

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 10

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

D. Pusat Pelayanan Lokal (PPL) Pusat Pelayanan Lokal (PPL) dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan antar desa, meliputi: 

Kutabuluh



Silalahi



Berampu



Sigalingging



Lae Parira



Silumboyah



Tiga Baru



Sopobutar



Gunung Sitember

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 11

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

Gambar I.3 – Peta Rencana Struktur Wilayah Kabupaten Dairi

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 12

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

1.3.5. Rencana Pola Ruang Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi: 

Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial-ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;



Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;



Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun;



Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang Nasional dan Provinsi Sumatera Utara, kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya tampung dan kebutuhan ruang untuk masa mendatang, maka rencana pola ruang Kabupaten Dairi sebagaimana dipaparkan di bawah ini.

1.3.5.1. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung A. Kawasan Hutan Lindung Berdasarkan

Surat

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor

44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Dairi ditetapkan seluas 60.463,89 Ha yang tersebar di Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Berampu, Parbuluan, Sumbul, Silahisabungan, Silima Punggapungga, Lae Parira,

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 13

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

Siempat Nempu Hilir, Tigalingga, Gunung Sitember, Pegagan Hilir dan Tanah Pinem. B. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya memiliki fungsi hidrorologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi, sedimentasi, serta

mempertahankan fungsi peresapan air

tanah dan perlindungan ekosistem. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Dairi adalah kawasan resapan air. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. C. Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan perlindungan setempat berfungsi untuk melestarikan fungsi badan perairan dan kerusakan oleh kegiatan budidaya. Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Dairi, meliputi: 

Sempadan Sungai Sempadan sungai di Kabupaten Dairi meliputi sungai Lae Renun, Lae Simbelin, Lae Simuhur, Lae Luhung, Lae Manalsal, Lau Belulus, Lae Lobe, Lau Gunung, Lae Panginuman, Lae Pangoroan, Lae Kentara, Lae Panencoh, Lae Silobi, Lae Pandaroh, Lae Nuaha, Lae Patulen, Lae Longki, dan sungai-sungai lainnya.



Kawasan Sekitar Mata Air Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 14

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. Kriteria kawasan sekitar mata air, yaitu: 

Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan



Wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

D. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya di Kabupaten Dairi meliputi kawasan suaka alam, taman nasional, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. 

Kawasan Suaka Alam Kawasan suaka alam di Kabupaten Dairi berada di kawasan hutan Adian Tinjoan (Register 67) terletak di sebelah Selatan Kabupaten Dairi dan berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat. Luas kawasan hutan Adian Tinjoan di Kabupaten Dairi seluas kurang lebih 7.912 Ha sedangkan sisanya seluas kurang lebih 11.868 Ha berada di Kabupaten Pakpak Bharat. Kawasan hutan Adian Tinjoan berfungsi sebagai Hutan Produksi Tetap, di dalam kawasan hutan terdapat hutan konservasi dalam bentuk Hutan Wisata Alam (HWA) Sicike-cike seluas 575 Ha yang penetapannya didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 78/KptsII/1989, tanggal 7 Pebruari 1989. Potensi sumber daya alam hayati kawasan hutan Adian Tinjoan meliputi keanekaragaman flora dan fauna. Berbagai jenis flora seperti sampinur tali, sampinur bunga, hoting, turi-turi, haun dolok, medang dan berbagai jenis rotan.

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 15

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

Sedangkan jenis fauna/satwa terdiri dari mawas, siamang, serudung, imbo, kijang, kancil, harimau serta berbagai jenis burung seperti elang, ayam hutan, belibis, murai, patia raja, enggang dan lain-lain. 

Taman Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, kawasan hutan Delleng Simbelin Register 69 seluas 33.910 Ha termasuk bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser, terletak di Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Siempat Nempu, Gunung Sitember dan Tanah Pinem. Fungsi hutan adalah Hutan Lindung (HL) seluas kurang lebih 11.910 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 22.000 Ha. Kawasan hutan merupakan daerah penyangga (buffer-zone) Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Potensi sumber daya sangat potensial dan kaya berbagai jenis satwa liar seperti harimau, kambing hutan, kijang, siamang, rusa, beruk, orang utan, kera ekor panjang dan lain-lain. Pada Tahun 1999 masih dijumpai adanya kawanan gajah disekitar Gunung Air, terdapat berbagai jenis burung seperti rangkong, sri gunting, berbagai jenis elang, kuau raja, gagak hutan dan lain-lain. Kawasan hutan juga ditumbuhi berbagai jenis pohon seperti damar dan meranti. Selain kekayaan flora dan satwa, kawasan ini juga kaya akan bahan tambang. Sejak Tahun 1960 telah terjadi perubahan fungsi

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 16

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

hutan menjadi lahan perkebunan rakyat dengan berbagai jenis komoditi seperti nilam, kopi, kemiri dan tanaman semusim. Kawasan hutan diperkirakan telah rusak seluas 11.700 Ha, lahan kritis sekitar 6.363 Ha. 

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa

peninggalan-peninggalan

sejarah,

bangunan

arkeologi dan monument nasional dan keragaman bentukan geologi,

yang

berguna

untuk

pengembangan

ilmu

pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Kriteria kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, yaitu: Kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya

manusia

yang

bernilai

tinggi

maupun

bentukan geologi alami yang khas. Benda buatan manusia, atau benda bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas. Benda/bangunan yang memiliki nilai penting bagi sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

E. Kawasan Lindung Geologi Kriteria kawasan lindung geologi, yaitu adanya patahan/sesar sehingga berpotensi timbul gempa tektonik. Kabupaten Dairi termasuk wilayah rawan terhadap bencana alam geologi yang didasari letaknya berada pada Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Dairi dan patahan/sesar sungai Lae Renun. Kecamatan

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 17

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS) yang berpotensi

2015

terhadap bencana alam geologi

meliputi

Kecamatan Sidikalang, Parbuluan, Sumbul, Silima Punggapungga, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Tigalingga, Pegagan Hilir dan Tanah Pinem. F. Kawasan Rawan Bencana Alam Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Dairi berupa gempa bumi, tanah longsor, amblesan dan angin puting beliung. Berdasarkan karakter topografi, jenis tanah, hidrologi, pola drainase alami dan klimatologi, bahwa delineasi kawasan lindung bencana alam seluas kurang lebih 29.229,12 Ha atau sekitar 14,69% dari luas Kabupaten Dairi, terletak di seluruh kecamatan. G. Ruang Terbuka Hijau (RTH) RTH di Kabupaten Dairi diarahkan di Kawasan Perkotaan Sidikalang

(Kecamatan

Sidikalang

dan

Sitinjo),

Sumbul,

Tigalingga dan Parongil berupa taman kota dan kawasan pertanian. Dari segi pemanfaatannya, RTH berfungsi sebagai penyejuk dan elemen estetika lingkungan serta sebagian dimanfaatkan untuk sarana rekreasi dan olahraga baik pada skala lingkungan maupun kota, disamping itu ada juga yang bersifat privat seperti jalur hijau dan fasilitas taman yang ada disepanjang perumahan (pola perumahan linier) disepanjang jalan atau yang ada di tempat rekreasi, seperti Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo. Kriteria Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan, yaitu: 

Memiliki fungsi sebagai mitigasi bencana, sosial dan ekologis;



Penyediaan RTH di perkotaan terdiri dari RTH publik (milik pemerintah dan terbuka untuk umum) dan RTH privat (milik perorangan atau institusi);

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 18

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS) 

2015

Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat;



Lokasi sasaran RTH kawasan perkotaan termasuk di dalamnya hutan kota antara lain di kawasan permukiman, industri, tepi sungai/jalan yang berada di kawasan perkotaan;



Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

1.3.5.2. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang Nasional dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Sumatera Utara, kondisi eksisting Kabupaten Dairi, kebutuhan ruang dan daya tampung wilayah pada masa mendatang, maka rencana pola ruang kawasan budidaya Kabupaten Dairi meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, perdagangan dan jasa serta kawasan peruntukan lainnya.

Berdasarkan kebijaksanaan Nasional tentang konversi hutan saat ini, yaitu menghentikan sementara pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sampai tersusunnya national forestry program yang tertuang dalam Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 603/Menhutbun-VIII/2000 tanggal 22 Mei 2000 kepada seluruh Gubernur dan Bupati di Indonesia. Surat tersebut telah mendapat tindak lanjut Gubernur Sumatera Utara melalui Surat Nomor 522/8352/Binekda/2000 yang ditujukan kepada

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 19

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

Bupati/Walikota serta instansi terkait lainnya se-Sumatera Utara yang pada intinya menekankan tidak ada lagi penerbitan rekomendasi. A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kawasan Peruntukan Hutan Produksi merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, meliputi kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. Penetapan Hutan Produksi mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor

44/Menhut-II/2005

tentang

Penunjukan

Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Tetap (HP) di Kabupaten Dairi seluas 3.902,83 (tiga ribu sembilan ratus dua koma delapan puluh tiga) hektar atau sekitar 6,64% dari luas Kabupaten Dairi, terletak di Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Parbuluan dan Siempat Nempu Hulu. Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Dairi seluas 50.901,31 (lima puluh ribu sembilan ratus satu koma tiga puluh satu)

hektar,

terletak

di

Kecamatan

Parbuluan,

Sumbul,

Silahisabungan, Silima Punggapungga, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga, Gunung Sitember, Pegagan Hilir dan Tanah Pinem. B. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat Hutan rakyat merupakan hutan milik rakyat dengan tegakan berupa tanaman tahunan. Kawasan hutan rakyat merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor.

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 20

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

Potensi hutan rakyat di Kabupaten Dairi seluas kurang lebih sekitar 12.439 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan C. Kawasan Peruntukan Pertanian Peruntukan Pertanian Lahan Basah Peruntukan pertanian lahan basah ditentukan menurut kesesuaian lahan serta dukungan sarana dan prasarananya, seperti jalan usaha tani, sistem pengairan (irigasi) dan lain-lain. Peruntukan pertanian lahan basah di Kabupaten Dairi adalah sawah dengan luas kurang lebih 10.225 Ha atau setara dengan sekitar 5,31% dari luas wilayah Kabupaten Dairi yang tersebar di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Gunung Sitember. Dalam rangka meningkatkan produktifitas sawah didukung dengan jaringan irigasi. Luas Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Dairi berdasarkan aspek fungsional seluas kurang lebih 10.225 Ha, sedangkan dari aspek potensial seluas kurang lebih 21.167 Ha. Berdasarkan pola jaringan irigasi, luasan Daerah Irigasi setengah teknis seluas kurang lebih 6.059 Ha, irigasi sederhana seluas kurang lebih 3.257 Ha dan irigasi non PU seluas kurang lebih 909 Ha dengan volume rata-rata pemakaian air sekitar 14.104 liter/detik sebagaimana dapat dilihat pada

Peruntukan Pertanian Lahan Kering Kawasan pertanian tanaman lahan kering merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman palawija, hortikultura ataupun tanaman pangan lainnya. Pengembangan pertanian lahan kering diorientasikan sesuai dengan kebutuhan pasar, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, dan peningkatan komoditas unggulan. Luas pertanian lahan kering di Kabupaten Dairi kurang lebih seluas 28.839 Ha tersebar diseluruh kecamatan.

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 21

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

Peruntukan Hortikultura Prospek hortikultura akan semakin baik, selain itu tanaman ini dapat ditanam baik di lahan basah maupun lahan kering. Luas lahan peruntukan hortikultura seluas 19.500 Ha tersebar diseluruh kecamatan, meliputi tanaman jenis sayuran dan buah-buahan untuk tujuan konsumsi lokal, regional maupun ekspor. D. Kawasan Peruntukan Perkebunan Komoditi perkebunan di Kabupaten Dairi terdiri dari kopi, jeruk, kakao, kulit manis, kemenyan, nilam,

gambir, aren, cengkeh,

kemiri, karet, kelapa, tembakau, jahe, tebu, vanili, lada, pinang dan lain-lain. Luas kawasan peruntukan perkebunan seluas 32.779 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan. E.

Kawasan Peruntukan Peternakan Dalam RTRW Provinsi Sumatera Utara, pengembangan sektor peternakan di Kabupaten Dairi diarahkan untuk pengembangan jenis ternak besar, selain itu, pengembangan ternak jenis unggas diarahkan di seluruh kecamatan. Dalam pengembangan ternak besar, daya tampung ruang sangat dipengaruhi oleh kualitas rumput dan teknologi budidaya ternak. Dalam pemenuhan kebutuhan ternak di Kabupaten Dairi, pengembangan

peternakan

tetap

dipertahankan,

bahkan

ditingkatkan, utamanya jenis komoditas ternak kerbau, lembu, kambing, babi dan ayam. Hal ini terkait dengan kearifan lokal di Kabupaten Dairi, dimana dalam pemenuhan jenis ternak sebagaimana disebutkan diatas digunakan sebagai media dalam hubungan sosial kemasyarakatan/adat istiadat.

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 22

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

F. Kawasan Peruntukan Perikanan Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Dairi meliputi perikanan darat dan danau. Perikanan darat meliputi kolam air tenang, kolam air deras, mina padi, sedangkan perikanan danau diarahkan

di

Danau

Toba

Kecamatan

Silahisabungan.

Pengembangan perikanan didasarkan pada pendekatan konsep kompleks wilayah, yaitu kombinasi antara analisis keruangan dan ekologi perikanan. Setiap wilayah mempunyai interaksi dengan wilayah lain yang timbul karena adanya perbedaan antar wilayah. Artinya bahwa fenomena wilayah didasarkan pada analisis keruangan, sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan dipelajari keterkaitannya dalam analisis ekologi. Suatu wilayah merupakan satu kesatuan wilayah sosial ekonomi dan sumber daya hayati perikanan.

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Dairi meliputi: 

Perikanan

tangkap

di

Danau

Toba

(Kecamatan

Silahisabungan) dan sungai-sungai di Kabupaten Dairi 

Budidaya perikanan di Kecamatan Silahisabungan, Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir dan Lae Parira, meliputi ikan mas, nila, mujahir, ikan jurung (ihan batak), pora-pora, lele, gabus, belut dan sebagainya.

G. Kawasan Peruntukan Pertambangan Sumber daya mineral sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Dairi, hal ini didasarkan pada hasil penyelidikan umum dan eksplorasi bahwa adanya bahan tambang mineral logam pada prospek anjing hitam, seperti timah hitam, seng dan perak di Desa Longkotan Sopokomil Kecamatan Silima Punggappungga; Desa Sinar Pagi, Desa Pamah dan Desa Bululaga Kecamatan Tanah

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 23

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

Pinem; Desa Lubuk Raya Kecamatan Gunung Sitember dan Kecamatan Siempat Nempu Hilir. H. Kawasan Peruntukan Industri Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Dairi meliputi industri besar, industri sedang dan industri rumah tangga dengan pengembangan sebagai berikut: 

Kecamatan Sidikalang, jenis industri sedang/menengah dan kecil/rumah

tangga,

seperti

pengolahan

kopi,

kerajinan/anyam-anyaman, kentang, pembuatan saos tomat, industri pembuatan detergen, pengolahan hasil tambang Galian C, dan lain-lain; 

Kecamatan Sumbul, jenis industri sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti kilang padi, pengepakan beras, pengalengan ikan dan lain-lain;



Kecamatan Sitinjo dan Tigalingga, jenis industri besar (ramah lingkungan), sedang/menengah dan kecil/rumah tangga seperti agroindustri, pembibitan jagung, pengolahan ketela pohon dan lain-lain;



Kecamatan Silima Punggapungga, jenis industri besar, sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti industri pengolah hasil tambang, penyulingan nilam, kerajinan/anyamanyaman dan lain-lain.

I.

Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Dairi terdiri dari pariwisata alam dan pariwisata budaya. Pariwisata Alam Pariwisata alam adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam sebagai obyek wisata baik berupa

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 24

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

keindahan alam, panorama alam, pemandian alam, hutan wisata, taman wisata alam, suaka alam, maupun suaka marga satwa. Obyek wisata alam di Kabupaten Dairi bervariasi sehingga potensial untuk dikembangkan. Pariwisata Budaya Dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya ditetapkan kawasan, lingkungan dan atau bangunan sebagai lingkungan dan bangunan cagar budaya sebagai kawasan pariwisata budaya. J.

Kawasan Peruntukan Permukiman Permukiman Perkotaan Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan

permukiman

perkotaan

di

Kabupaten

Dairi

dikembangkan di kawasan perkotaan Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil.

Permukiman Perdesaan Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Mengingat desa-desa di Kabupaten Dairi jumlahnya relatif banyak, mencapai 169 desa/kelurahan, maka sistem perdesaan diarahkan sebagai berikut: 

Sistem dusun memiliki pusat dusun;



Terdapat satu pusat bagi setiap desa;

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 25

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS) 

Beberapa

desa

memiliki

pusat

2015

pelayanan/Desa

Pusat

Pertumbuhan (DPP); 

Perdesaan yang lokasinya strategis, langsung berhubungan dengan ibukota kecamatan (IKK);



Perdesaan

yang

membentuk

sistem

keterkaitan,

diorientasikan berhubungan langsung dengan pusat kota. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Dairi diarahkan pada pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D). Selain KTP2D, pengembangan permukiman perdesaan diarahkan pada pengembangan kawasan agropolitan dan menetapkan Sitinjo sebagai pusat kawasan. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Dairi diarahkan di Kecamatan Silahisabungan, Pegagan Hilir, Parbuluan, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu, Siempat Hulu, Siempat Hilir, Gunung Sitember dan Tanah Pinem.

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 26

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

Gambar I.4 – Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 27

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS)

2015

1.4. Metodologi 1.4.1. Metodologi Penyusunan Dokumen Metode penyusunan MPS adalah sebagai berikut: 1.

Review SSK

2.

Internalisasi

3.

Konsultasi dengan pokja provinsi dan satker terkait di provinsi

4.

Akses sumber pendanaan non pemerintah

5.

Pengawalan program dan kegiatan kedalam mekanisme penganggaran

Proses penyusunan MPS terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat terlepas antara satu dengan lainnya, antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan review SSK khususnya untuk Kerangka Logis, Program, Kegiatan dan Penganggaran serta prioritas program 2. Melakukan konsultasi kepada SKPD terkait di kabupaten 3. Melakukan konsultasi teknis kepada pokja provinsi dan satker terkait 4. Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif non pemerintah ditingkat kabupaten 5. Melakukan pengawalan kepada mekanisme penganggaran

1.4.2. Sistematika Penyajian Sistematika dokumen MPS terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut: 1.

Bab Pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPS, metode penyusunan dan sistematika dokumen.

2.

Bab Kedua berisi hasil review SSK yang menyangkut kondisi eksisting sanitasi, Prioritasi Program, kerangka logis.

3.

Bab Ketiga berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non infrastruktur.

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 28

Memorandum Program Sanitasi Tahun (MPS) 4.

2015

Bab Keempat berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap.

5.

Bab Kelima berisi inventarisasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkah-langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana Monev.

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Dairi

I- 29

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF