bab ii kebijakan awal amerika serikat pasca penyerahan jepang dan

BAB II KEBIJAKAN AWAL AMERIKA SERIKAT PASCA PENYERAHAN JEPANG DAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN PENDUDUKAN SEKUTU DI JEPANG 1945-1947 A.

Latar Belakang Terjadinya Perang Dunia II Perang Dunia II adalah konflik secara global yang berlangsung pada 1939 hingga 1945. Perang ini membentuk dua aliansi militer yang sangat bertentangan, yaitu Sekutu dan Poros. Sekutu terdiri dari Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris Raya, dan Cina serta beberapa negara lainnya yang tergabung dengan blok Sekutu. Sementara blok Poros terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang beserta negara lainnya yang tergabung di blok Poros. Pada hakikatnya terjadinya Perang Dunia II ialah berawal dari kegagalan Liga Bangsa-Bangsa menjalankan tugasnya untuk menciptakan perdamaian dunia, kemudian munculnya Politik Aliansi. Setelah itu berkembangnya berbagai paham pasca Perang Dunia I telah menjadikan Eropa membentuk persekutuan berdasarkan kepentingan ideologi yang berkembang di negara masing-masing. Terjadinya blok-blok ini sebagai akibat timbulnya Politik Aliansi yang sepaham. Hal inilah yang menimbulkan sikap saling mencurigai antar negara. Ketika ketegangan ini mulai menghangat, masing-masing pihak memperkuat diri dan mencari dukungan ke negara lain. Selanjutnya ialah adanya perlombaan senjata pasca Perang Dunia I terutama di negara yang kalah berperang. Negara yang kalah berperang membangun angkatan bersenjata dan teknologi perang, seperti yang dilakukan Jerman dibawah kepempimpinan Adolf Hitler. Terakhir ialah Jerman tidak mengakui perjanjian Versailles. Tidak diakuinya perjanjian Versailles oleh Jerman menyebabkan pasukan Jerman melakukan penyerbuan ke Polandia pada 1 September 1939, diikuti serangkaian pernyataan perang kepada Jerman oleh Perancis dan Inggris Raya. Perang ini adalah perang yang terjadi di Eropa, oleh karena itu bisa disebut juga dengan Perang Eropa. Kemudian perang

Universitas Darma Persada

9

tersebut meluas hingga Asia. Meluasnya perang hingga ke wilayah Asia disebabkan oleh keinginan Jepang yang ingin mendirikan negara Asia Timur Raya yang diilhami dari ajaran Shinto tentang Hakko Ichi-U (dunia sebagai satu negara dibawah pimpinan Jepang) sekaligus ingin mendapatkan legitimasi dari pihak Amerika mengenai keberadaannya di wilayah Asia. Keinginan tersebut tidak lain untuk menggantikan kedudukan bangsa-bangsa Barat di Asia dan membebaskan bangsa Asia dari penjajahan bangsa Barat. Untuk memenuhi keinginan Jepang tersebut, maka dimulailah serangkaian peperangan yang melibatkan Jepang seperti Perang Jepang-Cina pada 1937, Penyerangan Pearl Harbour 1941, dan Perang Pasifik hingga 1945.

B.

Jepang dalam Perang Dunia II Terlibatnya Jepang dalam Perang Dunia II bermula ketika Jepang meyerang Cina pada 1937. Hal tersebut dilakukan karena Jepang menganggap Cina sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut akan dijadikan sebagai bahan baku untuk industri Jepang. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Jepang ingin membentuk negara Asia Timur Raya, maka untuk memenuhi keinginannya tersebut memaksa Jepang harus melibatkan diri dalam kancah peperangan di Pasifik. Menurut Amerika, aggresifitas pasukan Jepang pada Perang Dunia II sangatlah membahayakan kondisi dunia pada saat itu, karena Jepang melakukan apapun guna mendapatkan tanah jajahan dan menguasai sumber daya alam (SDA) negara jajahannya yang nantinya akan digunakan sebagai penopang industri dan sebagai pasar industri negara Jepang. Atas aggresifitas pasukan Jepang tersebutlah menyebabkan negara-negara barat termasuk Amerika Serikat melakukan embargo minyak

terhadap

Jepang.

Hal

tersebut

dilakukan

agar

Jepang

menghentikan aggresi militernya. Namun Jepang tidak gentar dengan hal tersebut, Jepang semakin percaya diri dapat menguasai dan mendirikan

Universitas Darma Persada

10

negara Asia Timur Raya karena pada saat itu negara-negara Eropa sedang sibuk berperang melawan Jerman, sementara Amerika Serikat masih berurusan dengan krisis ekonomi. Ditambah lagi pada saat itu kekuatan Angkatan Laut Jepang adalah yang paling kuat di dunia. Merasa dirinya kuat membuat Jepang melakukan penyerangan ke Pearl Harbour, pangkalan militer milik Amerika Serikat yang berada di kepulaian Hawaii pada 7 Desember 1941. Serangan tersebut dilakukan agar tidak ada lagi yang menghalang-halangi keinginan Jepang untuk mendirikan negara Asia Timur Raya. Hal ini mengakibatkan kerusakan parah sekaligus melumpuhkan armada Pasifik Amerika yang ada di Hawaii. Setelah serangan ini, Jepang menyerang Filipina dan koloni-koloni Inggris Raya di Hongkong, Burma dan Malaya yang menyebabkan menyerahnya pasukan Inggris Raya, setelah itu, Jepang menyerang Hindia-Belanda untuk menguasai minyak yang ada disana. Jepang melakukan penyerangan ini tidak lain untuk menguasai tempat-tempat yang hasil buminya melimpah di wilayah Asia guna mendapatkan bahan baku untuk industri-industri Jepang yang sudah maju pada saat itu. Pada awal 1942 Jepang sudah menguasai wilayah Pasifik. Namun mulai pertengahan 1942 hingga awal 1945 pasukan Jepang kewalahan menghadapi gempuran Amerika Serikat yang menyerang balik pasukan Jepang di Pasifik.

C.

Jepang Kalah Dalam Perang Dunia II Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bertemu kembalinya Jepang dan Amerika Serikat di area peperangan membuat Jepang kewalahan. Hal ini dikarenakan Angkatan Laut Jepang dan pasukan Jepang sudah melemah karena pada saat itu Amerika sudah dapat mengimbangi kekuatan Jepang. Meskipun sudah dalam posisi yang tejepit dan sudah dipastikan kalah, Jepang masih saja belum menyerah, padahal rekan sekutu yang lain seperti Italia dan Jerman sudah menyerah kepada Sekutu. Oleh karena itu pada 26 Juli 1945 diadakanlah konferensi Postdam

Universitas Darma Persada

11

yang diikuti oleh ketiga pemimpin dari Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Cina. Pokok permasalahan yang dibahas adalah menghentikan aggresifitas Jepang dengan memaksa Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Deklarasi Postdam adalah sebuah ultimatum yang diberikan sekutu kepada Jepang untuk segera mengakhiri perang atau memilih untuk kehancuran total. Namun Jepang mengabaikan ultimatum tersebut dan tetap akan berperang hingga titik darah penghabisan. Atas sikap Jepang tersebutlah menyebabkan Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang, masing-masing pada 6 dan 9 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya pada 14 Agustus 1945 Jepang bersedia menerima Deklarasi Postdam dan menyerah kepada sekutu. Kemudian keesokan harinya secara resmi kaisar Hirohito melalui siaran radio mengumumkan perang telah berakhir kepada masyarakat Jepang. Siaran radio tersebut disiarkan ke seluruh negeri Jepang.

D.

Pendudukan Sekutu di Jepang Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, menyebabkan Jepang harus menerima dan menanggung akibat dari agresi militernya selama Perang Dunia II. Caranya adalah menerima Deklarasi Postdam agar terhindar dari penghancuran secara besar-besaran yang akan dilakukan oleh sekutu. Atas dasar itulah pada 14 Agustus 1945 Jepang menerima Deklarasi Postdam dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kemudian keesokan harinya secara resmi kaisar Hirohito melalui siaran radio mengumumkan perang telah berakhir kepada masyarakat Jepang. Siaran radio tersebut disiarkan ke seluruh negeri Jepang. Dua minggu kemudian, tepatnya pada 30 Agustus 1945 sekutu kembali mendatangi Jepang bersama dengan Angkatan Udara Amerika tiba di bandara Atsugi dekat Yokohama (Dower, 1999:40). Penilaian rakyat Jepang terhadap sosok baru tersebut ialah angkuh dan berwibawa. Sosok baru tersebut adalah Jenderal Douglas MacArthur, Jenderal yang ditunjuk Presiden Harry S. Truman menjadi Panglima Tertinggi Pasukan

Universitas Darma Persada

12

Sekutu (SCAP). Sejak saat itu dimulailah masa pendudukan sekutu. Kemudian pada 2 September 1945 MacArthur sebagai perwakilan dari pasukan sekutu bersama perwakilan dari pemerintah Jepang melaksanakan upacara penyerahan dan menandatangani dokumen penyerahan. Upacara penyerahan tersebut dilaksanakan diatas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di teluk Tokyo. Dengan ditandatanganinya dokumen penyerahan tersebut, maka secara resmi perang telah berakhir. Setelah dilakukannya upacara penyerahan dan penendatanganan dokumen penyerahan, maka dibentuklah beberapa organisasi yang akan bertugas melaksanakan pemerintahan pendudukan sekutu di Jepang. Pada 6 September 1945, dibentuklah Panglima Tertinggi Sekutu (Supreme Commander of the Allied Powers), dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur dari Amerika Serikat. SCAP adalah organisasi pendudukan yang memiliki kekuasaan tertinggi di Jepang dan bertanggung jawab penuh dalam memberikan perintah dan mengawasi pelaksanaan kebijakankebijakan pemerintahan pendudukan sekutu di Jepang. Pembentukan SCAP sebagai organisasi tertinggi pendudukan disetujui oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman untuk mengatur dan mengawasi pemerintahan pendudukan di Jepang. Pemerintah Jepang harus mematuhi perintah dan petunjuk yang diberikan oleh SCAP serta pemerintah Jepang hanyalah sebagai pelaksana dari seluruh kebijakan yang disampaikan oleh SCAP. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugasnya tersebut, maka SCAP membentuk beberapa badan yang bertugas di bidangnya masing-masing untuk membantu pemerintah Jepang dalam melaksanakan perintah dari SCAP, terdiri dari 1. The Economic and Scientific Section bertugas dalam bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan . 2. The Civil Information and Education Section bertugas dalam bidang informasi publik dan pendidikan.

Universitas Darma Persada

13

3. The Natural Resources Section bertugas dalam bidang sumber daya alam, seperti pertanian, perikanan, kehutanan dan pertambangan. 4. The Public Health And Welfare Section bertugas dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 5. The GovernmentSection bertugas dalam mengawasi struktur pemerintahan sipil di Jepang. 6. The Legal Section bertugas dalam bidang hukum. 7. The International Prosecution Section bertugas dalam menuntut para penjahat perang. 8. The Civil Communication Section bertugas dalam bidang komunikasi seperti radio, pos dan telegram. 9. The Stasical And Report Section bertugas dalam mengumpulkan dan memeriksa data statistik serta laporan. 10. The Counter Intelligence Section bertugas dalam bidang keamanan. 11. The Civil Intelligence Section bertugas dalam mengawasi keamanan public 12. The Diplomatic Section bertugas dalam bidang diplomasi dan hubungan Jepang dengan negara lain (Departement of state, United states of America, 1969:15). Setelah pembentukan badan-badan yang bertugas dalam membantu pemerintah

Jepang,

didirikanlah

Markas

Besar

Sekutu

(General

Headquarters) secara resmi pada 2 Oktober 1945 di Tokyo. Kemudian, setelah pendirian markas besar tersebut, ada dua badan multinasional yang dibentuk lagi oleh pemerintahan pendudukan. Kedua badan multinasional tersebut ialah Komisi Timur Jauh (Far Eastern Commission /FEC) dan Dewan Sekutu untuk Jepang (Allied Council For Japan). FEC pun dipimpin oleh Amerika Serikat dan tugasnya menetapkan kebijakan pendudukan secara garis besar yang nantinya akan disampaikan kepada MacArthur sebagai pimpinan dari SCAP, sementara Allied Council for Japan bertugas untuk memberikan nasihat kepada SCAP. Kedua badan

Universitas Darma Persada

14

multinasional tersebut berhubungan dengan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pendudukan. FEC dibentuk di Washington, Amerika Serikat pada 27 Desember 1945. Pada awalnya, FEC terdiri dari 11 negara yang tergabung dengan sekutu, terdiri dari Amerika Serikat, Inggris Raya, Uni Soviet, Cina, Belanda, Australia, Perancis, Kanada, Selandia Baru, India dan Filipina. Perwakilannya bertambah menjadi 13 ketika Burma dan Pakistan bergabung pada 1949. FEC bertanggung jawab atas penentuan keputusan sekutu di Jepang dan kemudian SCAP lah yang menjalankan keputusan tersebut. Garis besar kebijakan yang dibuat FEC tidak langsung disampaikan kepada SCAP, tetapi harus melalui pemerintah Amerika Serikat. Dengan kata lain seluruh kebijakan FEC harus disampaikan terlebih dahulu kepada pemerintah Amerika Serikat, namun pihak Amerika Serikat tidak secara langsung menentukan garis kebijakan pendudukan

sekutu

di

Jepang.

Berdasarkan

perjanjian

moskow,

pemerintah Amerika Serikat memiliki kuasa untuk mengeluarkan perintah sementara SCAP apabila terjadi masalah dalam kebijakan pendudukan sekutu yang belum diputuskan oleh FEC. Selain pembentukan FEC, sekutu juga membentuk Allied Council For Japan yang bertugas sebagai dewan penasehat untuk Jepang di dalam pelaksanaan kebijakan sekutu di Jepang. Terdiri dari wakil-wakil Amerika Serikat, Inggris Raya, Uni Soviet dan Cina. Tugas dari dewan sekutu ialah memberi nasihat dan saran kepada SCAP. Hal ini mencerminkan secara tidak langsung pendudukan sekutu dikuasai oleh pihak Amerika Serikat. Pemberian nama pendudukan atas nama sekutu hanyalah suatu kedok pihak Amerika serikat untuk menguasai Jepang. Jadi, struktur pemerintahan pendudukan sekutu di Jepang terdiri dari Komisi Timur Jauh (FEC), pemerintah Amerika Serikat, Panglima Tertinggi Sekutu (SCAP), Dewan Sekutu untuk Jepang dan Pemerintah Jepang. Garis besar kebijakan sekutu ditentukan oleh FEC. Kemudian disampaikan kepada pemerintah Amerika Serikat. Selanjutnya pemerintah

Universitas Darma Persada

15

Amerika Serikat menyampaikan kebijakan tersebut secara garis besar kepada SCAP. SCAP sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Jepang memberikan instruksi kepada pemerintah Jepang untuk melaksanakan kebijakan pendudukan sekutu. Di dalam pelaksanaannya, Dewan Sekutu untuk Jepang bertugas sebagai badan penasehat bagi SCAP. Pada pembahasan berikutnya, penulis akan menguraikan mengenai kebijakan awal pendudukan sekutu dan pelaksanaan pendudukan sekutu terhadap Jepang pada masa pendudukan sekutu di Jepang 1945-1952.

1. Kebijakan Awal Amerika Serikat Pasca Penyerahan Jepang Berdasarkan isi dari Deklarasi Postdam, maksud kedatangan pasukan sekutu ke Jepang adalah untuk membentuk pemerintahan pendudukan

bagi

Jepang.

Tujuan

utama

dari

pelaksanaan

pemerintahan pendudukan terhadap Jepang yang dilakukan oleh sekutu ialah mengubah Jepang agar tidak lagi mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Demi terwujudnya tujuan tersebut, pihak sekutu melaksanakan agenda demokratisasi dan demiliterisasi melalui kebijakan pendudukan sekutu di Jepang. Agenda tersebut perlu dilaksanakan oleh sekutu, mengingat selama Perang Dunia II peran dan kekuatan militer Jepang mempengaruhi agresi yang dilakukan militer Jepang terhadap negara-negara lain. Sebagai pemenang dan negara yang pernah merasakan agresi militer Jepang, Amerika Serikat ingin memiliki peran utama dalam proses perubahan dan reformasi di Jepang, Selain itu, Amerika Serikat juga berhak mengatur Jepang sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat. Meskipun pendudukan terhadap Jepang atas nama sekutu, tetapi pada kenyataanya, Jepang hanya dikendalikan oleh Amerika Serikat. Dari awal sampai akhir pendudukan, Amerika Serikat sendirilah yang menentukan kebijakan dasar dan mencoba untuk menjalankan seluruh aspek pendudukan di Jepang. Hal ini dapat dilihat dari dominasi kekuasan Amerika Serikat sebagai pimpinan Komisi Timur Jauh (Far

Universitas Darma Persada

16

Eastern Commision) di Washington dan sebagai Panglima Tertinggi Sekutu (Supreme Comander Allied Powers) yang memegang kekuasaan tertinggi pendudukan di Jepang. Dengan demikian, Amerika sangatlah mendominasi pendudukan di Jepang dalam hal melakukan reformasi dan mengatur Jepang sesuai dengan kebijakan dan kepentingan Amerika di Jepang. Amerika Serikat sebagai pemenang dalam perang melawan Jepang berasumsi bahwa Jepang sebagai negara militer dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia harus diubah menjadi negara yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi perdamaian dunia. (Dower, 1999:73) Pada awal masa pendudukan sekutu di Jepang, fokus kebijakan sekutu masih pada demiliterisasi dan demokratisasi. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang sesuai dengan Deklarasi Postdam. Kebijakan tersebut adalah kebijakan utama yang dijalankan sekutu untuk menjamin perdamaian dan keamanan dunia. Untuk mendukung proses demiliterisasi dan demokratisasi terhadap Jepang tesebut, maka Panglima Tertinggi Pasukan Sekutu menginstruksikan pemerintah Jepang untuk melaksanankan kebijkan Reformasi Lima Besar (Five Great Reform/godai kaikaku). Yang terdiri dari : 1. Persamaan hak bagi wanita. 2. Jaminan hak bagi buruh untuk berserikat. 3. Demokratisasi dan reformasi pendidikan. 4. Penghapusan sistem pemerintahan yang otoriter. 5. Demokratisasi ekonomi. Berdasarkan perintah kebijakan Reformasi Lima Besar itu, pemerintah Jepang harus melakukan perubahan dan pembaharuan di segala bidang. Hal inilah yang menyebabkan Jepang mengalami reformasi politik, ekonomi dan sosial. Kemudian Jepang diarahkan oleh sekutu untuk menjadi negara yang damai dan demokratis. Secara garis besar, kebijakan pendudukan sekutu terhadap Jepang ditentukan oleh Komisi Timur Jauh (FEC), namun pada kenyataannya, peran

Universitas Darma Persada

17

pemerintah Amerika Serikat jauh lebih dominan dari FEC. Hal ini disebabkan oleh jika terjadi masalah pendudukan di Jepang, pemerintah Amerika Serikat mempunyai hak mengambil keputusan sementara, lalu disampaikan kepada SCAP tanpa harus menunggu keputusan dari FEC. Dengan kata lain Amerika Serikat ingin pengaruh dan kebijakan-kebijakannya benar-benar dilaksanakan di Jepang. Alhasil, dengan melihat keadaan seperti ini maka sebagian besar dan garis besar arah kebijakan pendudukan sekutu di Jepang ditentukan oleh Amerika Serikat (Setiawan, 2009:16-17).

2.

Pelaksanaan Kebijakan Awal Amerika Serikat Pasca Penyerahan Sekutu Setelah upacara penyerahan, sebuah dokumen yang disetujui oleh Presiden Truman diserahkan kepada Jenderal MacArthur sebagai pimpinan SCAP. Dokumen tersebut bernama Kebijakan Awal Amerika Serikat bagi Jepang pasca Penyerahan (United States Intial Post-Surrender Policy for Japan) yang dibuat pada 29 Agustus 1945. Dokumen tersebut merupakan kebijakan dasar terkait dengan penyerahan Jepang. Berdasarkn dokumen tersebut, terdapat empat bagian mengenai pelaksanaan kebijakan sekutu terhadap Jepang. Terdiri dari : a. Bagian pertama mengenai tujuan utama pendudukan sekutu Tujuan utama dari pendudukan sekutu terhadap Jepang ialah 1) Untuk menjamin bahwa Jepang tidak akan lagi mengancam perdamaian dan keamanan dunia. 2) Untuk pembentukan pemerintahan yang demokratis dan damai di Jepang sesuai dengan kebebasan dan kehendak rakyat Jepang

yang

menghormati

hak-hak

negara

lain,

dan

mendukung tujuan PBB. Tujuan utama tersebut dicapai dengan mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut :

Universitas Darma Persada

18

a) Kedaulatan wilayah Jepang terdiri dari pulau Honshu, Shikoku, Kyushu dan Hokkaido serta beberapa pulau kecil disekitarnya yang ditetapkan oleh sekutu b) Jepang dilucuti senjatanya dan didemiliterisasi oleh sekutu. Kekuasaan dan pengaruh militer dihapuskan dari bidang politik, ekonomi, dan sosial. c) Masyarakat Jepang didukung untuk mengembangkan kebebasan individu yang menghormati hak asasi manusia seperti kebebasan agama, berserikat, berbicara, dan berkumpul. Hal tersebut juga didukung dengan demokrasi dan organisasi politik. d) Rakyat

Jepang

diberikan

kesempatan

untuk

mengembangkan ekonomi yang tidak bertentangan dengan perdamaian.

b. Bagian kedua mengenai kekuasaan sekutu di Jepang 1) Pendudukan Sekutu di Jepang Cara sekutu menduduki Jepang ialah dengan mengirimkan pasukan militer ke Jepang untuk menjadi pemegang kekuasaan di Jepang. Kekuasaan tertinggi dalam pendudukan tersebut berada di tangan Supreme Comander Allied Powers (SCAP). Meskipun kekuasaan tertinggi ada di tangan militer, tetapi pelaksanaan pendudukannya pun masih bersifat sipil atau dilaksanakan oleh pemerintah Jepang sesuai perintah dari SCAP. 2) Hubungan sekutu dengan pemerintah Jepang Kekuasaan kaisar dan pemerintah Jepang diatur oleh SCAP. 3) Publikasi Kebijakan Proses dan tujuan pelaksanaan pemerintahan pendudukan sekutu di Jepang akan disampaikan kepada masyarakat Jepang dan dunia internasional.

Universitas Darma Persada

19

c. Bagian ketiga mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah politik 1) Demiliterisasi Demiliterisasi adalah tujuan utama sekutu menduduki Jepang. Semua militer dan kepolisian yang ada di Jepang harus dibubarkan. Doktrin militer dan paham ultranasionalis pun harus dihapuskan dari bidang pendidikan. 2) Penjahat perang Para tokoh politik dan penjahat perang yang menyebabkan Jepang ikut serta dalam perang ditangkap, diadili, dan dihukum. 3) Demokrasi Kebebasan beragama diumumkan pada awal masa pendudukan. Selain itu juga diumumkan pelararangan paham militer dan ultranasionalis.

Kebebasan

individu

seperti

beragama,

berserikat, berbicara dan berkumpul dijamin oleh perundangundangan.

d. Bagian keempat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi 1) Penghapusan sistim ekonomi yang mendukung kekuatan militer Keberadaan sektor ekonomi yang mendukung kekuatan militer harus dilenyapkan, dan tidak diizinkan untuk didirikan kembali. Agenda ini dilanjutkan dengan penghentian dan pelarangan terhadap produksi yang berhubungan dengan militer. 2) Dukungan terhadap demokrasi Dukungan akan diberikan terhadap perkembangan organisasi tenaga kerja, industri, dan pertanian yang berdasarkan nilainilai demokrasi.

Universitas Darma Persada

20

3) Perekonomian yang mendukung perdamaian. 1. Mencegah kelesuan perekonomian. 2. Menjamin sistem distribusi barang yang adil 3. Memulihkan perekonomian Jepang sesuai tujuan utama pendudukan. Dibawah instruksi SCAP, pemerintah Jepang harus bertanggung jawab menjalankan perekonomian yang sesuai dengan tujuan utama pendudukan. 4) Pampasan perang Pampasan perang ditentukan sesuai dengan keputusan dari sekutu. 5) Kebijakan fiskal, moneter, dan bank Sesuai dengan perintah dari SCAP, maka pemerintah Jepang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan fiskal, moneter dan bank. 6) Perdagangan Internasional Di dalam pengawasan sekutu, Jepang masih diizinkan untuk melakukan perdagangan dengan luar negeri, seperti ekspor dan impor. 7) Aset Jepang di luar negeri Keberadaan aset-aset Jepang di luar negeri diserahkan kepada sekutu. 8) Usaha dan bisnis di Jepang Pemerintah diharuskan memberikan kesempatan yang sama untuk perusahaan-perusahaan asing yang akan berbisnis di Jepang. 9) Anggaran dan hak milik kekaisaran Anggaran dan hak milik kekaisaran diatur oleh sekutu dalam

menyelesaikan

tujuan

pendudukan

(Setiawan,

2009:17-21).

Universitas Darma Persada

21

Kebijakan awal ini (United States Intial Post-Surrender Policy for Japan) dijadikan sebagai pedoman dari penentuan garis besar dan arah kebijakan sekutu yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat melalui Jenderal Douglas MacArthur selaku pimpinan SCAP. Kebijakan awal ini juga merupakan kerjasama kedua pihak Amerika dan Jepang dalam mencapai tujuan utama dari pendudukan. Setelah kebijakan awal ini, SCAP mengeluarkan Perintah Awal bagi SCAP dalam pendudukan dan pengendalian Jepang pasca penyerahan (Basic Initial Post-Surrender Directive to the Supreme Commander for Alied Powers for Occupation and Control Japan) yang dileluarkan pada November 1945. Dengan demikian pemerintah Jepang tidak lagi memiliki kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka harus menjalankan pemerintahan berdasarkan perintah dari sekutu. Berdasarkan Deklarasi Postdam, pendudukan sekutu di Jepang memiliki tiga tujuan utama yaitu, demiliterisasi, demokratisasi dan pembaharuan perekonomian yang berbasis dengan perdamaian.

3. Tujuan Pendudukan Sekutu Tujuan sekutu menduduki Jepang ialah untuk menghukum Jepang atas aggresifitasnya selama Perang Dunia II. Tujuan tersebut terdapat pada Deklarasi Postdam. Di dalam Deklarasi Postdam terdapat 3 hal utama yang menjadi fokus dari pendudukan sekutu di Jepang. Ketiga hal tersebut ialah, demiliterisasi, demokratisasi dan demokratisasi ekonomi. a. Demiliterisasi Demiliterisasi adalah upaya pengurangan pengaruh lembaga dan nilai-nilai militer dalam suatu organisasi atau negara serta proses pembebasan dari ikatan atau sifat-sifat yang berkaitan dengan militer. Biasanya upaya ini dilakukan berdasarkan hasil dari perjanjian damai untuk mengakhiri konflik. Pada awal pendudukan

Universitas Darma Persada

22

sekutu terhadap Jepang, salah satu tujuan utama dari pendudukan tersebut ialah demiliterisasi. Demiliterisasi dilakukan sebagai upaya untuk melemahkan militer Jepang agar Jepang terbebas dari militerisme yang selama ini dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia. Hal ini dilakukan agar masyarakat Jepang dapat dikendalikan dan dihindarkan dari militerisme dengan tujuan bersama yaitu menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Upaya ini dilakukan dengan cara menyita dan menghancurkan barang-barang untuk perang, termasuk senjata api yang dimiliki oleh masyarakat Jepang pun tak luput dari penyitaan yang dilakukan oleh sekutu. Selanjutnya, angkatan bersenjata Jepang dilucuti, lalu dibubarkan. Para penjahat perang ditangkap, diadili dan dihukum oleh mahkamah militer sekutu. Para pejabat pemerintahan Jepang yang membawa Jepang kedalam peperangan juga diberhentikan oleh pihak sekutu. Demiliterisasi juga dilakukan pada bidang ekonomi, yaitu dengan cara membubarkan zaibatsu karena dinilai sebagai sumber dari perekonomian kaum militer. Kemudian industri senjata dan industri keperluan militer pun ditutup pada masa pendudukan sekutu. Seluruh pabrik dan laboratorium riset yang berhubungan dengan penciptaan peralatan militer harus dihancurkan. Setelah pelarangan produksi yang berhubungan dengan militer, sekutu juga membatasi industri-industri berat seperti kimia, besi baja dan perkapalan. Sehingga sekutu melarang keras dan mengawasi seluruh kegiatan perekonomian Jepang yang berhubungan dengan militer. Dengan demikian dapat dilihat dengan jelas bagaimana garis besar dan arah kebijakan sekutu pada awal pendudukan ialah melaksanakan agenda demiliterisasi yang kemudian dilanjutkan

Universitas Darma Persada

23

oleh reformasi bidang ekonomi yang megarah pada penghancuran militerisme Jepang.

b. Demokratisasi Selain agenda demiliterisasi yang harus dilaksanakan di Jepang, adapula agenda demokratisasi yang merupakan penunjang dari pelaksananan agenda demiliterisasi di Jepang. Demokratisasi adalah suatu perubahan baik secara perlahan maupun secara cepat kearah demokrasi. Dalam hal ini SCAP berkeinginan mengubah struktur pemerintahan Jepang agar lebih demokratis. Hal ini dilakukan agar Jepang dapat menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dalam mendukung demokratisasi di Jepang, maka SCAP memerintahkan pemerintah Jepang mereformasi berbagai bidang berdasarkan perintah Reformasi Lima Besar. Dalam bidang politik, SCAP mengubah hukum dan lembaga politik Jepang untuk mendukung demokrasi. Untuk mendukung upaya demokrasi di Jepang,

maka

undang-undang

yang

membatasi

kebebasan

berpendapat, berkumpul, dan berserikat dicabut. Kemudian hasil dari upaya SCAP dalam mereformasi bidang politik adalah munculnya Undang-undang dasar baru negara Jepang pada 1946 yang nantinya resmi digunakan pada tahun berikutnya. Undangundang baru tersebut memiliki tiga prinsip dasar yaitu pengakuan pada hak-hak warga negara, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan paham demokrasi yang mendukung perdamaian (Setiawan, 2009:24). Dengan adanya undang-undang baru tersebut memberikan keistimewaan pada kaum perempuan, karena hak suara bagi kaum perempuan diperbolehkan dalam mengikuti pemilu dan hak bagi perempuan untuk menduduki jabatan umum pun diakui. Kemudian

Universitas Darma Persada

24

undang-undang baru tersebut menjamin kebebasan-kebebasan masyarkat sipil, seperti : kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Gelar kebangsawanan seperti kaisar dihapuskan, dan yang lebih penting lagi dari undang-undang baru tersebut adalah menjadikan kaisar hanya sebagai simbol dari negara dan menyingkirkannya dari dunia politik. Dalam bidang sosial dan pendidikan, SCAP mereformasi organisasi sosial dan sistem pendidikan di Jepang. Reformasi dalam organisasi sosial seperti: pembentukan organisasi pekerja dalam sektor industri dan pertanian di Jepang. Tujuannya ialah memperkenalkan sistem demokrasi kepada Jepang. Sedangkan reformasi dalam bidang pendidikan ialah untuk mencegah pahampaham militerisme didalam kurikulum sekolah Jepang selain itu diberikan kebebasan kepada para siswa untuk menganut agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.

c. Demokratisasi Ekonomi Semasa perang, militer Jepang mendapat bantuan dana dari pihak zaibatsu, selain itu banyak dari industri-industri Jepang yang membantu militerisme Jepang seperti industri senjata, pesawat tempur dan kapal perang. Hal inilah yang menyebabkan SCAP perlu melakukan demokratisasi ekonomi Jepang. Caranya ialah pertama, menghentikan dan melarang produksi untuk militerisme, kedua memperkenalkan sistem demokrasi kepada masyarakat Jepang. Cara pertama meliputi larangan armada dan pesawat tempur termasuk pembatasan industri berat dan pembatasan perdagangan kapal. Cara yang kedua meliputi dukungan terhadap serikat buruh dan asosiasi pertanian serta organisasi lainnya. Tujuan utama dari pelaksanaan demokratisasi ekonomi ini adalah mencegah bangkitnya militerisme Jepang dengan bantuan dari ekonomi zaibatsu. Sebagaimana yang diketahui pada masa

Universitas Darma Persada

25

Perang Dunia II, kaum militer Jepang dibantu oleh zaibatsu. Oleh karena itu untuk mencegah bengkitnya kembali militerisme Jepang seperti masa Perang Dunia II, maka sekutu dalam hal ini SCAP berusaha

menghapus

kekuatan

ekonomi

yang

mendukung

militerisme Jepang. Caranya ialah membubarkan zaibatsu. Sebagai gantinya, mereka mencoba mengembangkan perekonomian Jepang yang mendukung perdamaian dan keamanan dunia. Selama menduduki Jepang, SCAP memerintahkan pemerintah Jepang untuk melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi. Secara garis besar arah kebijakan ekonomi di Jepang ditentukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Arah kebijakan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi internasional, seperti perang dingin, komunisme di Cina dan perang Korea. Sehingga perubahan arah kebijakan ekonomi tersebut mempengaruhi pemulihan perekonomian Jepang pasca Perang Dunia II. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan demokratisasi ekonomi Jepang meliputi : 1) Reformasi Tanah (Land Reform) Kebijakan reformasi tanah yang dikeluarkan oleh SCAP bertujuan untuk memindahkan kepemilikan tanah kepada petani penggarap yang melakukan kegiatan bercocok tanam dan memperbaiki praktik sewa menyewa tanah bagi orang yang menggantungkan kehidupannya dari praktik penggarapan tanah dengan cara menyewa tanah dari tuan tanah (Kunio, 1983: 103).

2) Dekonsentrasi Ekonomi Langkah

pertama

yang

dilakukan

oleh

SCAP

untuk

melaksanakan dekonsentrasi ekonomi ialah dengan cara memecah zaibatsu. Tujuannya ialah memberikan kesempatan bagi industri dan perusahaan yang baru agar bersaing secara sehat

tanpa

ada

tekanan

dari

zaibatsu.

Kemudian,

Universitas Darma Persada

26

membubarkan kartel (gabungan perusahaan-perusahaan besar) serta asosiasi-asosiasi yang menguasai perusahaan-perusahaan tersebut.

Terakhir,

pembersihan

pemimpin bisnis

yang

bekerjasama dengan pemerintah Jepang. Para pemimpin dan anggota keluarga pendiri bisnis tersebut dilarang melakukan berbagai aktivitas dalam dunia bisnis dan ekonomi (Kunio, 1983:104).

3) Reformasi Tenaga Kerja Ada berbagai masalah yang dihadapi Jepang mengenai tenaga kerja

pada

masa

perang.

Meliputi,

gaji

yang

kecil,

kesejahteraan pekerja, dan diskriminasi wanita dalam pekerjaan. Hal tersebut membuat SCAP memerintahkan untuk melakukan demokratisasi

ekomomi

di

Jepang

untuk

perbaikan

kesejahteraan bagi tenaga kerja. SCAP memerintahkan pemerintah Jepang untuk membuat landasan hukum tentang hubungan para pekerja dengan industri serta perusahaan dengan merancang undang-undang yang menjamin hak-hak dasar bagi para pekerja. Undang-undang Serikat Pekerja tersebut disahkan pada 1945. Selain itu SCAP juga mendukung gerakan serikat para pekerja yang demokratis untuk memperjuangkan hak para pekerja selama tidak mengganggu atau mengancam kebijakan SCAP.

Universitas Darma Persada