Document

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah, untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penyelenggaraannya khusus pada bidang lingkungan hidup dan pertambangan tentunya mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan persyaratan setiap pemerintah untuk mewujudkan terciptanya tujuan, aspirasi

dan cita-cita yang telah ditetapkan untuk itu diperlukan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan ligitimate sehingga penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ( LAKIP ) sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah memberikan tuntutan untuk membuat suatu laporan sebagai bagian integral dari Siklus Akuntabilitas kinerja organisasi. Esensi dari sistem Lakip bagi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai adalah perwujudan Komplemennya sistem Pengendalian manajemen Instansi Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup untuk memastikan bahwa Visi, Misi dan Tujuan dapat terpenuhi melalui Optimalisasi strategi pencapaian program dan kegiatan yang relevan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) Kantor Lingkungan Hidup ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri

LAKIP Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai

1

No. 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tata cara pelaksanaan Keuangan Daerah. Atas dasar itu diawali dengan penyusunan Renstra Kantor Lingkungan Hidup yang stratejik dengan mendefinisikan Visi, Misi, dan Tujuan serta sasaran strategik Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai yang tentunya relevan dengan Visi, Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Untuk keselarasan program maka setiap taliannya disusun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam upaya mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategik yang telah ditetapkan.

I.2. Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan LAKIP Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai mencakup Hal-hal sebagai berikut : -

Aspek Akuntabilitas Kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban Kantor Lingkungan Hidup atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2012 yang menunjuk pada Visi, Misi dan Tujuan / Sasaran strategik.

-

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan Internal Organisasi yang menjadikan LAKIP sebagai sasaran Evaluasi Pencapaian Kinerja oleh manajemen Kantor Lingkungan Hidup dalam perbaikan Kinerja dimasa yang akan datang. Pertanggungjawaban itu adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) yang merupakan laporan dalam bentuk yang terukur sebagai Pertanggung-jawaban Instansi Pemerintah dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Organisasi yang dapat memberi manfaat sebagai berikut : -

Mendorong Instansi Untuk Menyelenggarakan tugas umum pemerintah di bidang pendidikan secara baik dan benar ( Good Governance )

-

Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat menjalankan tupoksinya

LAKIP Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai

2

secara efisien, efektif, dan Responsif terhadap kompleksitas permasalahan dan tanggung jawab yang dihadapi. -

Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stake Holders) Lingkungan Hidup dalam meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah.

-

Terpilihnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sistem pengukuran kinerja dilakukan untuk memulai keterampilan kinerja Kantor

Lingkungan Hidup pada akhir pelaksanaan suatu program atau kegiatan setiap tahunnya yang dapat mengukur keberhasilan suatu kegiatan dan untuk selanjutnya dikomunikasikan atau disampaikan pada stake holders. Dalam wujud laporan akuntabilitas kantor sebagai sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja Kantor Lingkungan Hidup dalam upaya memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, karena fungsi tersebut adalah cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan LAKIP.

1.3. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 21 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Daerah Kabupaten Sinjai, telah ditetapkan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Organisasi, sebagai berikut : 1.

Kedudukan (1) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Daerah adalah unsur penunjang pemerintah kabupaten di bidang pengendalian dampak lingkungan dan pengelolaan pertambangan daerah. (2) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

LAKIP Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai

3

2.

Tugas Pokok (1) Membantu Bupati dalam pemerintahan di bidang pengendalian dampak lingkungan dan pengelolaan pertambangan daerah (2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

3.

Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang dampak lingkungan dan pengelolaan pertambangan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati;

b.

Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;

c.

Pengawasan

terhadap

sumber

kegiatan

pencemaran

dan

kerusakan

lingkungan; d. Penerapan dan pengawasan perencanaan AMDAL, RKR dan RPL; e.

Pelestarian dan pemulihan lingkungan;

f.

Penerapan dan pengembangan fungsi Informasi Lingkungan;

g.

Penyusunan kebijakan, pengaturan, pengurusan perizinan dan pengembangan pertambangan daerah;

h.

Bimbingan, pengawasan dan penertiban bidang usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan pemasaran hasil-hasil pertambangan;

i.

Pemberian rekomendasi, pengurusan izin, penggunaan alat berat dan bahan peledak di bidang pertambangan;

j.

Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga kantor.

LAKIP Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai

4

4.

Organisasi Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari : a. b.

Sub Bagian Tata Usaha

c.

Seksi Pencegahan dan Penanggulangan

d.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

e.

5.

Kepala Kantor

Seksi Pengusahaan dan Teknik Pertambangan

Sumber Daya a.

Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Kantor Lingkungan Hidup per 31 Desember 2012 untuk melaksanakan Tupoksinya sebanyak 37 orang terdiri atas 11 PNS dan 26 Non PNS. Gambaran SDM yang dimiliki berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut : No

Keterangan

Jumlah

1

Struktural

2

Orang

2

Fungsional

-

Orang

3

Staff

9

Orang

4

Non PNS

26

Orang

Jumlah

37

Orang

Komposisi SDM yang dimiliki berdasarkan jabatan dapat terlihat pada grafik di bawah ini : LAKIP Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai

5

2

9 struktural fungsional staf non PNS

26

Gambaran SDM Kantor Lingkungan Hidup berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut : NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

SATUAN

1

SD

-

2

SMP

-

3

SMA/SMEA

1

4

STM

-

5

SARMUD

-

6

S1

9

Orang

7

S2

1

Orang

JUMLAH PEGAWAI

11

Orang

Orang

Komposisi SDM yang dimiliki berdasarkan tingkat pendidikan dapat terlihat pada grafik di bawah ini : LAKIP Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai

6

1

1

SD SLTP SMA/SMK STM SARMUD S1 S2

9

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa secara umum aparat di bidang Lingkungan Hidup ditunjukkan dari tingkat pendidikan formal dimana 9,09 % berpendidikan

S2, 81,8 % berpendidikan S1, 9,09% berpendidikan

SMA/SMEA. Namun demikian, masih terdapat kekurangan aparat yang yang memiliki latar belakang yang spesifik. Gambaran SDM Kantor Lingkungan Hidup berdasarkan Tingkat Golongan dan Kepangkatan adalah sebagai berikut : NO

GOLONGAN/KEPANGKATAN

JUMLAH

1

IV

1 Orang

2

III

9 Orang

3

II

1 Orang

4

I

-

5

Non PNS

26 Orang

Komposisi SDM yang dimiliki berdasarkan tingkat Golongan dan Kepangkatan dapat terlihat pada grafik di bawah ini :

LAKIP Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai

7

30 26 25 20 15 9

10 5 1

1

0

0 IV

III

II

I

NON PNS

Dari grafik diatas terlihat dimana aparat didominasi oleh Non PNS sebanyak 70,27%, golongan II sebanyak 2,70%, golongan III sebanyak 24,32%, sementara golongan IV sebanyak 2,70%. Kondisi umum sumber daya manusia

aparat Kantor

Lingkungan Hidup

Kabupaten Sinjai belum cukup potensial untuk mengemban tugas dan fungsi organisasi dan untuk mengantisipasi perubahan

sistem perencanaan

pembangunan daerah dengan segala implikasinya masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Peningkatan kualitas tersebut terutama melalui Diklat Teknis dan Fungsional sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

b. Sarana Dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

yang

mendukung

pelaksanaan

tugas

Kantor

Lingkungan Hidup meliputi; tanah, bangunan, inventaris/ peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya.

LAKIP Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai

8

Sarana dan prasarana yang dimiliki terlihat pada tabel di bawah ini : No

Uraian

Jumlah

Satuan

901

m2

1

Tanah

2

Bangunan

3

unit

3

Kendaraan Dinas

5

unit

Jumlah Kendaraan Dinas yang ada pada Kantor Lingkungan Hidup sebanyak 5 ( lima ) buah, 4 (empat) unit dalam keadaan baik dalam keadaan baik dan 1 (satu) unit dalam keadaan yang kurang baik. c.

Sumber Daya Keuangan Sumber dana untuk melaksanakan tupoksi bersumber dari APBD tahun 2012 dan Dana lain/Dana Pusat. Rincian jumlah anggaran dan realisasi dalam tahun 2012 sebagai berikut: No

Sumber Dana

1

APBD

2

Dana Lain/ Dana Pusat Jumlah

LAKIP Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

1.214.689.825,-

934.659.061,-

818.081.000,-

816.817.000,-

2.032.770.825 ,-

1.751.476.061-

9