perbandingan analisa statik non linier - Faculty e

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Ilmu, Ilmu kebumian, Seismologi
Share Embed Donate


Short Description

Download perbandingan analisa statik non linier - Faculty e...

Description

PERKEMBANGAN PERATURAN PEMBEBANAN DAN PERENCANAAN BANGUNAN TAHAN GEMPA Benjamin Lumantarna Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Jurusan teknik Sipil Universitas Kristen Petra, Surabaya Direktur Benjamin Gideon and Associates, Surabaya ABSTRAK Perencanaan bangunan terhadap gempa sudah disyaratkan sejak diterbitkannya Peraturan Muatan Indonesia 1970, NI-18. Meskipun demikian masih saja terjadi keruntuhan bangunan setiap terjadi gempa. Makalah ini membahas perkembangan peraturan pembebanan terhadap gempa serta arah perkembangan perencanaan gempa pada masa mendatang yaitu menuju Performance Based Design. Dibahas pula perlunya pendetilan yang baik agar tidak terjadi keruntuhan total. . BANGUNAN TAHAN GEMPA, APAKAH ADA? Teddy Boen dan Wiratman Wangsadinata sebagai pelopor perencanaan bangunan tahan gempa, sejak tahun 1969 berusaha memperkenalkan cara-cara perencanaan bangunan tahan gempa [1,2,3,4,5]. Tetapi meskipun telah dilakukan usaha sosialisasi lebih dari 28 tahun lamanya, Gempa Aceh, 26 Desember 2004, Nias, 28 Maret 2005, Jogya, 27 Mei 2006, dan Bengkulu 12 September 2007, masih mengakibatkan kerusakan sangat parah pada bangunan (Gambar 1 dan 2), bahkan menurut Hoedajanto [6] kerusakan kecil yang terjadi pada Gedung Kantor Gubenur NAD (Gambar 3) bukan hasil perencanaan tetapi hanya suatu kebetulan, karena gedung di halaman yang sama, mengalami kerusakan yang hebat (Gambar 1.a). Dimana letak kesalahan kita, kurang intens melakukan sosialisasi, atau peraturan yang salah memberikan beban rencana? Apakah ada banguan tahan gempa?

(a) Aceh, 26 Desember 2004

(b) Nias 28 Maret 2005

Gambar 1: Kerusakan Bangunan di Aceh dan Nias [6]

(a) Jogya 27 Mei 2006

(b) Bengkulu 12 September 2007

Gambar 2: Kerusakan Bangunan di Jogya dan Bengkulu

Gambar 3: Gedung Kantor Gubenur NAD, 26 Desember 2004

PERKEMBANGAN PERATURAN GEMPA. Peraturan Muatan Indonesia 1970, NI-18 [7] Kebutuhan pengetahuan perencanaan bangunan terhadap gempa sangat dirasakan pada waktu Indonesia akan membangun gedung tinggi pertama, yaitu Gedung Wisma Nusantara (30 lantai) di Jakarta. Sebagai hasil studi Teddy Boen dan Wiratman terbitlah Peraturan Muatan Indonesia, PMI 1970 [7], peraturan pertama yang mengatur tentang beban yang harus diperhitungkan akibat gempa. Peraturan mengenai beban gempa terdapat dalam bab V. Peta gempa yang terdapat dalam PMI 1970 hanya membagi wilayah Indonesia menjadi tiga daerah gempa (Gambar 3). Percepatan gempa pada lantai gedung, ai, diatur dengan Rumus 1. ai = kih kd kt

(1)

dimana, kih adalah koefisien gempa pada ketinggian i, kd adalah koefisien daerah yang tergantung di daerah mana struktur dibangun, dan kt adalah koefisien tanah yang

tergantung kepada jenis tanah (keras, sedang, lunak, amat lunak) dan jenis konstruksi (baja, beton bertulang, kayu, pasangan)

Gambar 3: Peta Gempa menurut PMI 1970 [7]

Untuk bangunan dengan tinggi 10 m, koefisien gempa kih ditentukan sebesar 0.1x percepatan grafitasi, sedangkan untuk bangunan lebih tinggi dari 10 m diatur seperti terlihat dalam Gambar 4.

knh 0.4 H

koh = 1/ (10+0.1H)

10m
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF