pph22updated - Website Staff UI

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Bisnis, Ilmu ekonomi, Ekonomi mikro
Share Embed Donate


Short Description

Download pph22updated - Website Staff UI...

Description

Presented by: Christine, M.Int.Tax

UU No. 36 tahun 2008  KMK No. 254/KMK.03/2001 jo KMK No. 392/KMK.03/2001 jo KMK No. 236/KMK.03/2003 jo PMK No. 154/PMK.03/2007 jo PMK No. 08/PMK.03/2008 jo PMK No. 210/PMK.03/2008  SE-7/PJ.03/2008  KEP DJP No. 401/PJ./2001  KEP DJP No. 417/PJ./2001  KEP 523/PJ./2001 jo KEP-25/PJ./2003 jo PER23/PJ/2009  PER-23/PJ/2009 

 PPh 

 

Pasal 22 adalah

pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembagalembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

 Atas

kegiatan impor barang: terutang pada saat pembayaran bea masuk. Jika pembayaran Bea Masuk ditunda/dibebaskan pada saat penyelesaian dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang)  Atas kegiatan pembelian barang: terutang dan dipungut pada saat dilakukan pembayaran

 Atas

penjualan hasil produksi (semen, dll): terutang dan dipungut pada saat penjualan  Atas penjualan hasil produksi atau pengolahan barang (bahan bakar minyak): terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order)

 Atas

Impor: 1. Ada API (Angka Pengenal Impor) 2.5% x nilai impor (CIF + BM) 2. Tdk ada API  7.5% x nilai impor 3. Lelang  7.5% x harga jual lelang

 Atas

pembelian barang yang dipungut oleh Pemungut Pajak: 1.5% x harga pembelian

 Atas

penjualan hasil produksi atau pembelian yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang tertentu:

1. Yang wajib dipungut oleh industri dan eksportir yang bergerak di sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul: 0,25% x harga pembelian (tdk termasuk PPN)

3. 4. 5. 6.

Di bidang industri semen: 0.25% x DPP PPN Di bidang industri baja: 0.3% x DPP PPN Di bidang industri kertas: 0.1% x DPP PPN Atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor: 0.45% x DPP PPN

7.

Tarif PPh Pasal 22 yang ditetapkan untuk Pertamina dan Badan Usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar minyak: SPBU Swasta

Premium 0.3% x penjualan Solar 0.3% x penjualan Premix/ 0.3% x penjualan Super TT Minyak tanah Gas LPG Pelumas

SPBU Pertamina

0.25% x penjualan 0.25% x penjualan 0.25% x penjualan 0.3% x penjualan 0.3% x penjualan 0.3% x penjualan

 Atas

impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API: 0.5% x nilai impor

 Atas

penjualan barang yang tergolong sangat mewah : 5% x harga jual

Lihat KMK No. 236/KMK.03/2003 Pasal 3



PT Segara Alam melakukan transaksi pengadaan furniture dengan Pemda DKI dengan nilai pengadaan sebesar Rp 330 juta termasuk PPN. Bagaimanakah pemenuhan kewajiban perpajakan atas transaksi ini?





PPh Ps. 22 yang harus dipungut oleh PEMDA DKI atas pengadaan furniture: 1.5% x 100/110 x 330 juta = Rp 4,5 juta Jumlah yang harus dibayarkan oleh PEMDA DKI ke PT Segara Alam : Rp 330 juta – Rp 30 juta (PPN yang dipungut) – Rp 4,5 juta (PPh Ps. 22 yang dipungut) = Rp 295,5 juta



  

   



Pada bulan Januari 2005, PT Casa de Chantique melakukan impor ornamen untuk hiasan rumah dengan keterangan sebagai berikut: Cost barang = Rp 100 juta Insurance = Rp 20 juta Freight = Rp 25 juta Bea Masuk = Rp 5 juta Sewa gudang di pelabuhan = Rp 2 juta PPN 10%, PPnBM 30% memiliki Angka Pengenal Impor (API). Berapakah besarnya PPh pasal 22 atas transaksi impor ini?

  

 

Penghitungan PPh Pasal 22 atas impor adalah dengan mengalikan tarif dengan nilai impor. Bagi importir yang memiliki API besarnya tarif adalah 2,5%. Nilai impor adalah jumlah dari cost, insurance, freight ditambah bea masuk resmi berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian besarnya nilai impor adalah Rp 150 juta (100jt+20jt+25jt+5jt). PPh 22 terhutang = 2,5% x Rp 150 juta = Rp 3.750.000





PT Toyota Astra Motor melakukan penjualan mobil kepada para pembeli sebesar Rp10.000.000.000,00. Atas penjualan tersebut, PT Toyota Astra Motor wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp 45.000.000,00 (0,45% x Rp10.000.000.000,00) pada saat penjualan.



PT Hutan Jaya merupakan industri pengolah kayu lapis, melakukan pembelian kayu lapis sebesar Rp1.000.000.000,00 dari para pedagang pengumpul dari para petani.



Atas pembelian tersebut PT Hutan Jaya harus memungut PPh Pasal 22 sebesar: Rp2.500.000,00 (0,25%x Rp1.000.000.000,00).

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF