- Repository UNPAS

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Ilmu sosial, Hukum
Share Embed Donate


Short Description

Download - Repository UNPAS...

Description

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT HAPUSNYA HAK GUNA BANGUNAN YANG DIAGUNKAN Uli Nurhayati 138040055 Hukum Ekonomi ABSTRAK Perjanjian kredit dengan jaminan rumah atau bangunan yang berstatus Hak Guna Bangunan dalam prakteknya dibebani Hak Tanggungan, biasanya dilakukan untuk jangka waktu yang cukup lama, karena sesuatu hal, kreditor memiliki risiko dari debitor wanprestasi. Berdasarkan peraturan perundangan, hapusnya Hak Guna Bangunan karena berakhirnya jangka waktu hak atas tanah tersebut otomatis gugur pada saat yang sama dengan berakhirnya hak atas tanah yang dimaksud. karena terhadap Hak Guna Bangunan yang telah habis jangka waktunya otomatis menjadi tanah negara. Dalam penelitian ini mempertanyakan pemenuhan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian oleh pihak Bank selaku kreditor terhadap pemberian kredit dengan jaminan Hak Guna Bangunan, kepastian hukum terhadap kreditor pemegang Hak Tanggungan yang mengalami kerugian akibat hapusnya Hak Guna Bangunan yang diagunkan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan kendala yang terjadi dan solusi penyelesaian terhadap kreditor pemegang Hak Tanggungan yang mengalami kerugian akibat hapusnya Hak Guna Bangunan yang diagunkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis analisis yaitu spesifikasi penelitian yang menggambarkan masalah yang diteliti, dengan pendekatan yuridis normatif, data diperoleh dari sumber hukum sekunder yang dijadikan bahan hukum primer berupa perundang-undang, buku, jurnal. data diperoleh dari studi lapangan dan studi dokumen kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis dengan tidak menggunakan rumus matematis. Hasil penelitaian prinsip kehati-hatian (prudential banking) merupakan hal penting diterapkan dalam pemberian kredit dengan jaminan Hak Guna Bangunan, sebelum pemberian kredit perlu diperhatikan status kepemilikan tanah, jangka waktu dari Hak Guna Bangunan tersebut. Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Hak Tanggungan, hapusnya Hak Tanggungan yaitu hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Kepastian hukum bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan atas Pemberian kredit dengan jaminan Hak Guna Bangunan terhadap Debitur wanprestasi serta jangka waktu Hak Guna Bangunannya berakhir dapat dilakukan dengan dua alternatif melalui jalur non litigasi yaitu negoisasi dan jadwal ulang serta meminta tambhan jaminan. Permasalahan hukum dalam hal jaminan berupa hak guna bangunan yang sudah berakhir bank semula sebagai kreditur preferen menjadi kreditur konkurent. Upaya pihak bank ketika berlangsungnya perpanjangan jangka waktu jaminan yang menjadi jaminan kredit adalah melakukan perikatan kuasa membebankan hak tanggungan oleh karena proses hak guna bangunan masih dalam proses perpanjangan jangka waktu yang dikenal dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tangguan (SKMHT). Kata kunci : Kredit, agunan, Hak Guna bangunan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan, melalui perjanjian utang-piutang antara pemberi utang (kreditor) di pihak pertama dan penerima utang (debitor) di pihak kedua. Perjanjian utang-piutang disebut sebagai perjanjian pokok. Perjanjian jaminan yaitu merupakan perjanjian ikutan yang memiliki karakter accessoir, yang berarti perjanjian jaminan selalu dikaitkan dengan perjanjian kredit sebagai pokoknya. Jaminan yang baik harus selalu memiliki 2 (dua) unsur penting yaitu mempunyai nilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan, mempunyai nilai ekonomis artinya benda yang dijadikan objek jaminan harus mempunyai nilai yang baik atau harga yang tinggi untuk dijual jika nanti debitor wanprestasi, sedangkan dapat dipindahtangankan itu berarti jika debitor wanprestasi, maka benda yang dijadikan objek jaminan dapat dijual kepada pihak lain untuk pelunasan piutangnya. Menurut sifatnya, ada jaminan bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta debitor. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, ciri atau sifat dari hak kebendaan adalah:1 1.

Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. 2. Hak kebendaan itu mempunyai zaksgevolk atau droit de suit atau hak yang mengikuti artinya hak itu terus mengikuti benda dimanapun (dalam tangan siapapun) barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya. 3. Sistem yang terdapat pada hak kebendaan adalah mana yang lebih dulu terjadinya, tingkatnya adalah lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian. 4. Hak kebendaan ini mempunyai droit the preference atau hak lebih dulu. 1

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 45.

5. Mengenai kemungkinan untuk mengadakan gugatan itu juga berlainan hak kebendaan gugatnya disebut gugat kebendaan. 6. Kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan itu dapat secara penuh dilakukan pada hak perorangan, kemungkinan itu terbatas. Hal tersebut di atas sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menjelaskan segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatanperikatan perorangan debitor. Selain itu ada jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban debitor kepada kreditor tertentu yang hanya berlaku untuk kreditor tertentu tersebut. Oleh sebab itu, jaminan tersebut jaminan kebendaan. Penyebab timbulnya jaminan khusus ini adalah karena adanya perjanjian yang khusus yang diadakan antara pihak debitor dan pihak kreditor. Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang dibebankan Hak Guna Bangunan adalah hak tanggungan sebagai pengganti Hipotek dan Credietverband. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah dan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah dan hak guna bangunan dalam hukum tanah nasional. Istilah Hak Guna Bangunan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu opstal.2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 35 ayat (1) yang dimaksud dengan Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Berdasarkan pengertian di atas, Salim H.S, menarik kesimpulan unsur-unsur atau elemen-elemen yang terkandung dalam hak guna bangunan, yaitu:3

2 3

Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 127. Ibid., hlm. 127.

1) 2) 3) 4)

Adanya hak Untuk mendirikan dan mempunyai bangunan –bangunan Atas tanah yang bukan miliknya;dan Jangka waktunya 30 tahun.

Subjek Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu: Ayat (1) yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah : a. warganegara Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ayat (2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah: Tanah Negara; Tanah Hak Pengelolaan dan Tanah Hak Milik. Dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan mengenai hapusnya hak guna bangunan. Hapusnya hak guna bangunan adalah tidak berlakunya keputusan pemberian hak guna bangunan yang diperoleh pemegang hak guna bangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria Pasal 40, dijelaskan bahwa hak guna bangunan hapus karena : a. jangka waktunya berakhir; b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; d. dicabut untuk kepentingan umum; e. diterlantarkan; f. tanahnya musnah; g. ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2). Dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah,

Hak Guna Bangunan hapus karena : a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya; b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena : 1) tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32; atau 2) tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan antara pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan; atau 3) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir; d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961; e. ditelantarkan; f. tanahnya musnah; g. ketentuan Pasal 20 ayat (2). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya Hak Guna Bangunan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden. Dalam Pasal 36 diatur tentang hapusnya hak tanggungan oleh sebab sebagai berikut: Ayat (1) Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara. Ayat (2) Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan. Ayat (3) Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan pemegang Hak Milik. Selanjutnya Pasal 37 mengatur akibat hukum jika hak guna bangunan (1) Apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang atau tidak diperbaharui, maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambatlambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak Guna Bangunan. (2) Dalam hal bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih diperlukan, maka bekas pemegang hak diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. (3) Pembongkaran bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas biaya bekas pemegang Hak Guna Bangunan. (4) Jika bekas pemegang Hak Guna Bangunan lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka bangunan dan benda-benda yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Bangunan itu dibongkar oleh Pemerintah atas biaya bekas pemegang Hak Guna Bangunan. Pasal 38 Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan atau atas tanah Hak Milik hapus sebagaimana dimaksud Pasal 35, maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik.

Apabila melihat pada Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan Hak Tanggungan, adalah sebagai berikut : Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut bendabenda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu.

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pemenuhan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian oleh pihak Bank selaku kreditor terhadap pemberian kredit dengan jaminan Hak Guna Bangunan ? 2. Bagaimana kepastian hukum terhadap penyelesaian kredit bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan yang mengalami kerugian Akibat Hapusnya Hak Guna Bangunan yang diagunkan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah? 3. Bagaimana kendala yang terjadi dan solusi penyelesaian terhadap kreditor pemegang Hak Tanggungan yang mengalami kerugian Akibat Hapusnya Hak Guna Bangunan yang diagunkan?

BAB II METODE PENELITIAN Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum

dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik Dalam suatu penelitian tentunya tidak akan terlepas dari tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pemenuhan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian oleh pihak Bank selaku Kreditor terhadap pemberian kredit dengan jaminan Hak Guna Bangunan. 2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kepastian hukum terhadap kreditor pemegang Hak Tanggungan yang mengalami kerugian Akibat Hapusnya Hak Guna Bangunan yang diagunkan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah. 3.

Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala yang terjadi dan solusi penyelesaian untuk kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan yang mengalami kerugian Akibat Hapusnya Hak Guna Bangunan yang diagunkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, diantaranya

secara teoritis dan parktis. 1. Teoritis Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa sumbangan, pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek wanprestasi dalam perjanjian dan kepastian hukum terhadap kreditor yang mengalami kerugian akibat dari wanprestasinya debitor.

2.

Praktis a. Memberikan informasi dan gambaran kepada kreditor maupun debitor mengenai eksekusi hak tanggungan. b. Memberikan manfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan terhadap proses eksekusi hak tanggungan.

Memperoleh manfaat agar kreditor berhati-hati dalam mengadakan perjanjian dengan debitor, dan harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit (prudential banking) BAB III HASIL PENELITIAN A. Pemenuhan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian oleh pihak Bank selaku Kreditor terhadap pemberian kredit dengan jaminan Hak Guna Bangunan Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung unsur risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Penerapan asas tersebut untuk mencegah atau mengurangi terjadinya risiko, maka dunia perbankan diharuskan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian bagi bank (prudential banking principles). Istilah prudent berkaitan dengan pengawasan serta manajemen pada Bank. Kata prudent itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehatihatian.4 Prinsip kehati -hatian tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan 4

Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.21.

profesionalisme dan itikad baik.5 Pengertian prinsip kehati-hatian sendiri adalah prinsip pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten.6 Tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian ini adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan peraturan perundangundangan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dikemukakan, bahwa prinsip kehati-hatian perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian atau dikenal juga dengan prudential banking Principles merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank juga dituntut untuk dapat membuat suatu desain hubungan hukum yang baik dengan calon nasabah atau debitornya, sehingga tercipta sinergi kerja yang baik antara kreditor dan debitornya. Bila nasabah debitornya dinyatakan wanprestasi, bank dengan mudah mengeksekusi jaminan yang telah diberikan oleh debitor berdasarkan hubungan hukum yang telah dibuat sebelumnya. Prakteknya dilaksanakan sebelum permohonan kredit dilaksanakan debitor diberikan form yang harus isi dengan data nasabah disertai kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon debitor kemudian diajukan kepada bank yang dituju, selanjutnya bank akan melakukan analisa kredit, jika memenuhi syarat yang ditentukan bank, maka permohonan kredit disetujui. Jika kredit disetujui, debitor dengan kreditor akan mengadakan perjanjian kredit dihadapan notaris, sebelum menandatangani perjanjian kepada calon debitor diberi kesempatan untuk mempelajari isi dari perjanjian kredit, jika calon debitor telah memahami isi perjanjian dilaksanakan penandatangan akta perjanjian kredit, pernyataan pengakuan utang, pernyataan menyerahkan jaminan berupa agunan yang terdiri diantaranya sertipikat hak atas tanah. Dengan demikian, 5 6

Hermasnyah, Hukum Perbankan Nasonal, Kencana, Jakarta; 2008, hlm. 135. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 293.

jaminan dalam pemberian kreditnya menjadi sarana yang ampuh untuk mengamankan pemberian kredit.7 Proses pemberian putusan kredit meliputi prakarsa kredit dan permohonan kredit, diikuti analisis kredit dan evaluasi kredit, negosiasi kredit, rekomendasi pemberian putusan kredit, perjanjian kredit, pengikatan jamianan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, persetujuan pencairan kredit, dan pengawasan kredit (monitoring) harus diperhatikan. Terhadap risiko yang mungkin akan timbul, dapat melakukan antisipasi dengan melakukan upaya-upaya sebagai perlindungan, aspek-aspek hukum yang memperkuat posisi bank serta mencari berbagai alternatif penyelamatan pengembalian kredit. Khususnya dalam kajian penelitian ini mengenai Hak Guna Bangunan maka perlu dilakukan analisa agunan yang akan digunakan jaminan kredit. Pengertian agunan adalah suatu benda, barang, dokumen kepemilikan barang atau pun hak yang dimiliki oleh calon debitor perseorangan maupun badan diberikan kepada bank sebagai jaminan atas pinjaman atau kredit yang diberikan, dengan adanya kredit yang dijamin dengan agunan akan memberikan hak dan kekuasaan kepada Kreditor untuk memperoleh pelunasan atas pinjaman atau kredit yang disalurkan kepada debitor jika debitor wanprestasi. Agunan ini memiliki fungsi untuk mengurangi risiko dan menjamin kepentingan bank atas kredit yang telah disalurkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, yaitu segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan Analisa terhadap agunan (collateral) sebagai jaminan kredit terdapat 2 (dua) pertimbangan penting yang dilakukan oleh kreditor sebagai kriteria jaminan tersebut antara lain : a)

Marketable, artinya pada saat dieksekusi, jaminan tersebut mudah dijual atau diuangkan sebagai pelunasan untuk utang debitor.

7

Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 271.

b)

Secured, artinya benda jaminan kredit dapat diikat secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Dan apabila dikemudian hari debitor wanprestasi, bank memiliki kekuatan secara yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi. Dalam pemenuhan prinsip kehati-hatian, pemberian kredit dengan jaminan Hak

Guna Bangunan, sebagaimana diketahui Hak Guna Bangunan memiliki jangka waktu yang terbatas yaitu paling lama 30 tahun, serta untuk menghindarkan hapusnya Hak Tanggungan yang membebani jaminan Hak Guna Bangunan tersebut karena jangka waktunya berakhir. B. Kepastian Hukum terhadap Penyelesaikan Kredit bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan yang mengalami kerugian akibat hapusnya Hak Guna Bangunan yang diagunkan Kepastian Hukum terhadap penyelesaian kredit bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan yang mengalami kerugian akibat hapusnya Hak Guna Bangunan yang diagunkan, harus melihat legal kedudukan hukum dari permasalahan tentang kedudukan Jaminan Hak Guna Bangunan dalam perjanjian kredit yang jangka waktunya telah berakhir. Peneliti akan membahasnya terbelih dahulu dengan Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam penerapan Prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy). Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menegaskan bahwa : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, Bank umum wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketentuan seperti halnya tersebut yang kemudian diperkuat lagi perihal pentingnya penerapan prinsip 5C dalam

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, penjelasan Pasal 8 ayat (1) bahwa “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor”. Tanah merupakan barang jaminan untuk pembayaran hutang yang paling disukai oleh lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit. Tanah pada umumnya, mudah dijual dan harganya terus meningkat memiliki tanda bukti hak yang sulit digelapkan dan dapat dibebani hak tanggungan yang memberikan hak istimewa kepada kreditor.8 Beberapa jenis hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan kredit yang pertamatama harus dilihat adalah jenis hak atas tanah tersebut, mengingat begitu banyak jenisjenis hak atas tanah yang ada di negara ini. Jenis-jenis hak atas tanah dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, yang dimaksud Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah : a. hak milik, b. hak guna-usaha, c. hak guna-bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53. 8

Effendi Perangin, Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit, Rajawali Prerss, Jakarta, 1991, hlm. 21.

C. Kendala yang terjadi dan solusi penyelesaian terhadap Kreditor pemegang Hak Tanggungan yang mengalami kerugian Akibat Hapusnya Hak Guna Bangunan yang diagunkan Perikatan antara bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai debitor tidak selalu dipasang dengan hak tanggungan, tetapi perikatan tersebut sering menggunakan cara lain sesuai dengan kesepakatan kreditor dan debitor. Jaminan yang diberikan kepada bank bisa berupa dokumen pengiriman barang, penerimaan barang atau atas dasar pemeriksaan terhadap stok barang yang ada di perusahaan, atau barang yang sedang diproduksi oleh perusahaan. Perikatan yang terakhir ini apabila ada permasalahan gagal bayar oleh debitor menyebabkan posisi kreditor tidak terjamin disebabkan kreditor bukan merupakan kreditor preferen atau kreditor privilege. Perjanjian kredit merupakan perjanjian secara khusus baik oleh bank selaku kreditor maupun nasabah selaku debitor, maksudnya perjanjian kreditor merupakan perjanjian obligatoir lazimnya selalu dilengkapi dengan perjanjian kebendaan, kedudukan bank selaku kreditor akan lebih unggul dari kreditor yang lain, karena pelunasan pinjaman yang telah disalurkan, harus lebih didahulukan dari pembayaran lainnya. Pola semacam ini jelas dapat mengamankan dana pinjaman yang telah disalurkan oleh pihak bank, karena dapat diharapkan kembali utuh beserta bunganya, dan sejalan pula dengan prinsip kehati-hatian yang dianut dunia perbankan sebagai landasan hidupnya. Perbankan sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai penyedia dana dan pemberi jasa di bidang keuangan. Dalam prakteknya sering berhadapan dengan kredit bermasalah (kredit macet), sehingga kinerja perbankan tidak selalu berjalan dengan lancar dan sesuai yang dikehendakinya. Beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas yang disebabkan adanya suatu gangguan dalam perputaran uang (cash flow) sehingga

bank tersebut harus diawasi bahkan ditutup oleh Bank Indonesia selaku bank sentral.9 Bank Indonesia sebagai pelaksana fungsi the Lender of the Last Resort (LoLR) melalui pemberian berupa fasilitas kredit kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan yang dijamin dengan agunan berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, namun di dalam praktek bank tidak selalu berhasil menyelesaikan kredit yang macet atau bermasalah tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, apabila perjanjian kredit yang menjadi perjanjian pokoknya belum berakhir namun jaminan kredit berupa Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya telah berakhir, maka terhadap jaminan Hak Guna Bangunan yang sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu hak atas tanah yang berupa hak guna Bangunan tersebut demikian tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) UUPA yang berbunyi “Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun”. Perpanjangan jangka waktu yang dilakukan terhadap hak guna bangunan tersebut yang sudah dibebani hak tanggungan akan mempengaruhi terhadap eksistensi hak tanggungan sebagai hak eksekutorial, oleh karena dalam proses perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan hak tanggungan yang melekat pada objek jaminan akan hapus. Hapusnya hak tanggungan dalam jaminan hak guna banggunan yang masih dalam proses perpanjangan jangka waktu akan mengikibatkan pihak bank selaku kreditor tidak memiliki suatu jaminan kebendaan terhadap kredit yang telah disalurkan tersebut. Kedudukan bank selaku kreditor yang tidak memiliki jaminan adalah selaku kreditor konkurent yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah

9

Majalah info Bank, Catatan penutupan 16 bank tahun 1997, renaiter.com.

ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan” dan Pasal 1132 KUHPerdata yakni : Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbanganya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Kreditor konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional (pari passu), yaitu menurut perbandingan besarnya masingmasing tagihan, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk kreditor konkurent adalah unsecured creditor. Kreditor ini memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutangnya kepada kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa. Keistimewaan jaminan berupa tanah yang menjadi jaminan kredit akan memberikan tambahan terhadap keyakinan bank mengenai kewajiban debitor,10 maka dari itu hak guna bangunan yang dijadikan obyek jaminan kredit ketika jangka waktunya sudah berakhir akan berpengaruh terhadap perjanjian kredit yang belum berakhir. Perpanjangan jangka waktu yang harus dilakukan pemilik obyek jaminan menjadi hal yang paling utama untuk memberikan perpanjangan jangka waktu terhadap hak guna bangunan tersebut.

10

Wawancara dengan Bapak Winata Pimpinan Cabang Bjb Tasikmalaya tanggal 1 November 2015.

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan 1. Pemenuhan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam perjanjian oleh pihak Bank selaku kreditor terhadap pemberian kredit dengan jaminan Hak Guna Bangunan dapat dilaksanakan dengan cara know your customer (KYC) yaitu pihak kreditor harus melakukan analisa berdasarkan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy), menjaga Non Performing Loan (NPL) dan melakukan monitoring terhadap Akta Hak Tanggungan agunan yang diagunkan. 2. Kepastian hukum terhadap penyelesaian kredit bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan atas pemberian kredit dengan jaminan Hak Guna Bangunan terhadap debitor wanprestasi serta jangka waktu Hak Guna Bangunannya berakhir dapat dilakukan dengan dua alternatif yaitu dengan cara non litigasi dan litigasi. Proses non litigasi dapat dilakukan melalui negosiasi, sedangkan litigasi dengan cara pengajuan gugatan ke pengadilan. 3. Kendala yang terjadi adalah bahwa pihak kreditor tidak bias melakukan eksekusi terhadap jaminan karena jangka waktu Hak Guna Bangunan jaminan telah berakhir. Solusi penyelesaian terhadap kreditor pemegang Hak Tanggungan yang mengalami kerugian akibat hapusnya Hak Guna Bangunan yang diagunkan adalah dengan cara melakukan perpanjangan waktu terhadap Hak Guna Bangunan yang kemudian dipasang Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B. Saran Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada bank pemberi kredit agar selalu melakukan pengecekan terhadap agunan dengan status Hak Guna Bangunan, dimana jangka waktu kredit tidak melebihi jangka waktu kreditnya karena apabila hak atas tanahnya hapus maka hak tanggungannya akan ikut hapus. 2. Sebaiknya kreditor dan debitor menempuh proses non litigasi dahulu dimana kedua belah pihak yang melakukan perjanjian melakukan negosiasi terhadap penyelesaian kredit bermasalah tersebut. 3. Dalam rangka terjadinya suatu proses perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan sebagai jaminan kredit, agar selalu memperhatikan jaminan yang diberikan sehingga upaya perpanjangan jangka waktu yang dilakukan oleh pihak bank terhadap jaminan hak guna bangunan tersebut agar tidak merugikan kepentingan dari pihak debitor.

DAFTAR PUSTAKA A.

Buku-Buku Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) ; Volume 1 Pemahaman awal, Kencana, Jakarta, 2009. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Djambatan, 1997. -----------, Hukum Agraria Indonesia / Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 1997. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Citra Aditya Bakti, Bandung Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Alfabeta, Bandung, 2011. Hermasnyah, Hukum Perbankan Nasonal, Kencana, Jakarta; 2008. Herowati Poesoko, Parete Executie Obyek hak Tanggungan, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2007. J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.

______, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.1998. Jane P.Mallor, et.al, Business Law; The Ethical, Global, And Ecommerce Environment, McGraw Hill Companies,Inc., New York. 2007. Jehani Libertus, Pedoman Praktis menyusun Surat Perjanjian dilengkapi contohcontoh Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Pinjam Pakai, Perjanjian Minjam Meminjam, Perjanjian Kerja, Perjanjian Franccase, Surat Kuasa, Visimedia, Jakarta, 2007. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggungan, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2005. ______, Perikatan pada Umumnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Mariam Darus Badrulzalam, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. _______, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 1997. Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Visimedia, Jakarta. 2011 Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004. M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1995. Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.21. Purwahid Praktik dan Kashadi, Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT, Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 2008. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Oey Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984. Rachmadi Usman, Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. R. Subekti, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1982. ______, Law In Indonesia, Centre For Strategic And International, And Studies, Third Edition, Jakarta.1982. _______, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991 Sunaryo Basuki, HGU, HGB, Hak Pakai Sebagaimana diatur Lebih Lanjut Dalam PP No.40 Tahun 1996, Mata Kuliah Hukum Pokok-Pokok Hukum Tanah

Nasional, Magister Kenotariatan dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. Satjipto Raharjo,Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Jogjakarta, Liberty, Yogyakarta, 1980. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, Yogjakarta, 1997. _______, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Dan Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Disertasi, Liberty, Yogyakarta,1983. Sutan Remmy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-asas. Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah Yang dihadapi oleh Perbankan, Alumni, Bandung, 1999. ______, Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit di Indonesia, IBI, Jakarta, 1993. Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Binacipta, Bandung, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), hlm. 1983. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu. Cet.VIII, Sumur, Bandung, 1985.

B. Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke IV. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang berkaitan Dengan Tanah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 serta Penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3790 yaitu Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/9/DPNP Tanggal 18 Februari 2011 Perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

C. Sumber lain Varia Peradilan, 2003, Nomor 213, Jakarta, IKAHI Agus Yudha Hernoko, Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditas Perbankan Nasional, Tesis, Pascasarjana, UNAIR, Surabaya, 1998.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF