mewujudkan-indonesia-poros-maritim-dunia-2030-jaman-2016

MEWUJUDKAN POROS MARITIM DUNIA 2030 DENGAN APLIKASI KKMI (*) DAN KKMD (**)

_

Oleh : Siswanto (***) RINGKASAN EKSEKUTIF Sampai saat ini, masih banyak kalangan termasuk masyarakat maritim, belum paham apa definisi atau wujud “Indonesia Poros Maritim Dunia” visi Presiden RI dengan Lima Pilar Utamanya yang disampaikan dalam KTT-EAS Nopember 2014. Untuk menjelaskan Konsep Visi tersebut serta bagaimana cara mencapainya, Jaringan Kemandirian Nasional mengusulkan aplikasi instrumen KKMI dan KKMD yang terdiri dari unsur-unsur Input, Output, Proses dan Penunjang. Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia adalah Output yang ingin dicapai pada tahun 2030 dengan definisi atau kriteria telah dicapainya 7 (tujuh) parameter poros maritim dunia yang salah satunya adalah Budaya Maritim sudah menjadi jiwa hidup rakyat Indonesia, parameternya 70 % GDP berasal dari laut. Sebagai Inputnya terdiri dari 7 (tujuh) aspek, diantaranya adalah adanya Konsepsi paradigma baru budaya maritim, penyiapan Sumber Daya Manusia bidang maritim yang jujur dan unggul (45 juta orang), Riset dan Teknologi bidang maritim yang kuat. Unsur Proses terdiri dari 7 (tujuh) program kerja utama yaitu industri dan jasa maritim; perikanan; agro maritim; wisata bahari; pertambangan laut (minyak, gas, mineral); transportasi laut (tol laut, pelayaran, pelabuhan, logistik); dan energi laut. Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu Regulasi/ Aspek Legal dan kebijakan pendukung yang melekat pada setiap program kerja; dan Institusi Pemrakarsa yang meliputi beberapa stakeholder (Perencana & Pengendali, Pelaksana, dan Pemerhati serta masyarakat maritim). Ada 7 (tujuh) bidang yang harus disiapkan oleh pemerintah (Menko Maritim) sebagai pemrakarsa yang salah satunya adalah Deputy Budaya Maritim. Untuk mencapai visi presiden tersebut telah disiapkan Kertas Kerja yang diperlukan untuk menyiapkan Peta Jalan Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia pada tahun 2030. Dengan demikian tumpang tindih program dapat dihindari karena masing-masing stakeholder kemaritiman mempunyai tugas, dan tanggung jawab serta target pencapaian yang jelas.

Kata kunci : KKMI, KKMD, input, output, kertas kerja

(*) Kerangka Kerja Maritim Indonesia (**) Kerangka Kerja Maritim Daerah (***)Ka LitBang Maritim JAMAN

Page 1

PENDAHULUAN Konsep pembentukan Indonesia menjadi poros maritim dunia terdiri dari lima pilar utama telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam KTT-EAS, bulan Nopember 2014. Kelima pilar utama tersebut, yaitu: pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut; komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim; melakukan diplomasi maritim untuk membangun bidang kelautan; dan membangun kekuatan pertahanan maritim. Kebijakan pembangunan ‘Poros Maritim Dunia’ ini disampaikan lagi oleh Presiden Joko Widodo pada bulan April 2016 dalam Sidang IMO MEPC ke 69 di London. Dengan lima pilar utama di atas, masih sangat kwalitatif arah dan tujuan dari program tersebut, sehingga walaupun Konsep Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia ini telah dicanangkan hampir 2 (dua) tahun namun masih banyak masyarakat maritim yang belum paham secara persis apa yang dimaksudkan visi Presiden tersebut, sehingga Presiden Joko Widodo mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap implementasi konsep poros maritim ini. Menurut Presiden, keseriusan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia belum sesuai harapan. (Kompas, 21 Agustus 2016) Sebagai bagian dari anak bangsa, Lembaga Relawan Jokowi JARINGAN KEMANDIRIAN NASIONAL (JAMAN) melakukan kajian dibidang kemaritiman, terpanggil untuk turut serta dalam proses pembangunan kemaritiman di Indonesia, yaitu melalui rekomendasi aplikasi Kerangka Kerja Maritim Indonesia (KKMI), Kerangka Kerja Maritim Daerah (KKMD) dan 7 (Tujuh) Parameter poros maritim dunia. JAMAN telah melakukan kajian terhadap visi poros maritim ini sejak setahun yang lalu, dan ingin berkontribusi untuk suksesnya kemajuan kemaritiman di Indonesia serta mengusulkan untuk menambahkan 7 (tujuh) parameter terhadap Lima Pilar Utama konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, sebagai tolok ukur keberhasilan visi poros maritim tersebut. Predikat Indonesia sebagai poros maritim dunia ini terwujud apabila 7 (tujuh) parameter poros maritim dunia sebagai indikator telah dicapai yang ditargetkan tahun 2030. Saat itulah Indonesia sudah pantas mendeklarasikan dirinya sebagai poros maritim dunia atau sebagai Deklarasi Juanda 2. Dengan kata lain inilah wajah Poros Maritim Dunia, wajah kemaritiman Indonesia.

Page 2

MODAL UTAMA Modal Utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia adalah Pertama, Indonesia merupakan Negara Kelautan/ Kepulauan yang terbesar di dunia yang di dalamnya juga terdapat Sumber Daya Laut yang maha kaya dan posisinya yang strategis terletak diantara dua benua dan dua samudera. Kedua, Indonesia memperoleh Bonus Demografi pada tahun 2020 s/d 2030 bahkan sampai 2035, yaitu usia produktif penduduknya (15 tahun s/d 65 tahun) mencapai 70% dari total penduduk artinya beban penduduknya hanya 30% KERANGKA KERJA MARITIM INDONESIA (KKMI) Kerangka Kerja Maritim Indonesia atau disingkat KKMI adalah suatu instrumen atau perangkat yang dipakai sebagai acuan dalam mengawal perencanaan, implementasi, evaluasi dan pengendalian program kerja maritim untuk mencapai visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pencapaian predikat Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia diperlukan parameter sebagai tolok ukur keberhasilan visi tersebut. Parameter Indonesia poros maritim dunia haruslah didefinisikan secara jelas dan lugas, dan kemudian menjadi kesepakatan bersama secara nasional. Selanjutnya kesepakatan tersebut dijadikan pedoman untuk melaksanakan pembangunan kemaritiman Indonesia. Dengan demikian kita sebagai bangsa memiliki dashboard yang menampilkan indikator-indikator bagi arah pembangunan kemaritiman dan bagi evaluasi pencapaiannya. KKMI terdiri dari unsur- unsur visi dan modal utama, input, proses, output dan penunjang. Hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain secara rinci dapat dilihat pada skema Kerangka Kerja Maritim Indonesia. (Gambar 1.)

7 (TUJUH) PARAMETER POROS MARITIM DUNIA Tujuh parameter poros maritim dunia adalah merupakan unsur output pada instrumen KKMI artinya bahwa predikat Indonesia sebagai poros maritim dunia ini terwujud apabila 7 parameter poros maritim dunia sebagai indikator telah dicapai. Saat itulah Indonesia sudah pantas mendeklarasikan dirinya sebagai poros maritim dunia atau agar mempunyai nilai historis dapat dikatakan sebagai Deklarasi Juanda 2. Dengan kata lain inilah wajah Poros Maritim Dunia, wajah kemaritiman Indonesia.

Page 3

Gambar 1. Kerangka Kerja Maritim Indonesia Unsur Output adalah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia pada tahun 2030. Untuk mengetahui progress pencapaian Output tersebut, diperlukan indikator yang dinamakan 7 (tujuh) parameter poros maritim dunia, artinya bahwa visi poros maritim dunia dapat terwujud apabila 7 (tujuh) parameter yang ditetapkan dalam KKMI telah dicapai yang diperkirakan pada tahun 2030, dengan kata lain “Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia” dapat dideklarasikan ke dunia international, apabila: Pertama, Budaya Maritim sudah menjadi jiwa hidup rakyat Indonesia, parameternya 70 % GDP berasal dari laut. Kedua, Indonesia sudah menjadi eksportir hasil perikanan dan produk laut terbesar seluruh dunia. Ketiga, Indonesia berdaulat atas Pangan Laut dan energi dari laut artinya tidak ada impor produk laut seperti garam dan lain-lain. Keempat, Biaya Logistik murah, parameternya harga komoditas sama atau beda tipis di setiap daerah di Indonesia. Kelima, Laut Indonesia aman dan nyaman menjadi pusat bisnis maritim dunia, parameternya tidak ada pencurian ikan atau biota laut, sabotase, perampokan, pembajakan, subversi, terorisme, penyelundupan (barang atau manusia), narkotika, pembuangan limbah. Keenam, Diplomasi Internasional telah diikrarkan bahwa ALKI 1, 2, 3, merupakan Alur Pelayaran International yang lebih besar dari terusan Suez, Terusan Panama maupun Gibraltar, termasuk dampak ekonominya, dan Page 4

Ketujuh, Secara nominal finansial, pemerintah dapat memperoleh pendapatan per tahun dari sektor maritim sebesar Rp. 5.000,- triliun. Nilai ini hampir tiga kali dari RAPBN 2016 yang hanya sekitar Rp. 1.822 triliun (sudah dikoreksi menjadi Rp. 1.677,- triliun). Pendapatan tersebut meliputi Industri dan Jasa Maritim, Rp. 760,- triliun. Perikanan, Rp. 830,- triliun. Agro Maritim, Rp. 515,- triliun.Wisata bahari, Rp. 275,- triliun. Pertambangan laut, Rp. 1.150,- triliun. Transportasi Laut, Rp. 1.100,- triliun. Dan Pemanfaatan energi laut, Rp. 378,- triliun. Unsur input terdiri dari Pertama, Konsepsi paradigma baru budaya dan negara maritim, penyiapan SDM bidang maritim yang jujur dan unggul (45 juta orang), Riset dan Teknologi bidang maritim yang kuat. Kedua, Infrastruktur perikanan dan budidaya laut yang memadai, sistem manjemen perdagangan international yang modern. Ketiga, Sistem distribusi terintegrasi, infrastruktur maritim (offshore dan onshore) yang memadai. Keempat, Program Tol Laut yang efisien, Infrastruktur fasilitas pelabuhan dan armada kapal yang memadai, manajemen transportasi laut yang terpadu. Kelima, Peningkatan peran Bakamla dan fasilitas pendukungnya yang memadai, Sistem koordinasi pihak terkait ketahanan dan keamanan yang baik, Pemetaan laut secara detail. Keenam, Aktif diplomasi international, Fasilitas keamanan dan keselamatan yang memadai, Penyiapan kawasan industri maritim yang terpadu. Ketujuh, Cakupan Sektor industri maritim yang diperluas. Unsur Proses terdiri dari 7 (tujuh) program kerja : (1). Industri dan jasa maritim meliputi Fasilitas pelabuhan, Industri Perkapalan dan Penunjangnya, Ship recycle, Offshore facilities (FLNG, FPSO, FSO), Floating Power Plant, Kawasan industri maritim, Pabrik pengolahan ikan dan biota laut, Cold storage, Jasa konsultan maritim, jasa training, jasa survey, jasa standarisasi/ klas, jasa ristek; (2). Perikanan meliputi Perikanan tangkap, Perikanan budidaya, Budidaya biota laut, Bioteknologi; (3). Agro maritim meliputi Konservasi, Tambak garam, Penggemukan sapi, Biomassa, Biogas, Wilayah pesisir, rumput laut; (4). Seni dan Wisata bahari, (5). Pertambangan laut meliputi Minyak, gas, mineral; (6). Transportasi laut meliputi Tol Laut, pelayaran, pelabuhan, logistik; dan (7). Energi laut meliputi arus, gelombang, pasang surut, perbedaan panas, bayu/angin, surya, mikro hidro. Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) aspek, Pertama, Regulasi/ Aspek Legal dan kebijakan pendukung yang melekat pada setiap program kerja. Regulasi dan kebijakan dapat berupa

Page 5

Undang-undang, Kepres, Inpres, PP, Kepmen, Permen, Perda yang disesuaikan dengan program kerja maritim. Kedua, Institusi Pemrakarsa yang akan dijelaskan kemudian. PEMRAKARSA / TATA KELOLA MARITIM Lembaga Pemerintah sebagai domain kemaritiman mustinya memiliki minimum 7 (tujuh) bidang sebagai berikut : -

Bidang Budaya Maritim

Bertugas dan berwenang : Mengkoordinir stakeholder budaya maritim, antara lain: Lembaga pendidikan dan pengembangan Sumber daya manusia, Lembaga Riset & Teknologi, serta lembaga lain yang terkait dengan budaya maritim dalam membuat “Konsep Paradigma Baru Budaya dan Negara Maritim” sebagai pedoman untuk disosialisasikan. Bersama Bidang hukum dan Kebijakan Maritim membuat kebijakan dan atau regulasi tentang Paradigma Baru Budaya dan Negara Maritim serta pengembangan sumber daya manusia dan Ristek bidang maritim apabila diperlukan. Melakukan monitoring terhadap sosialisasi dan aplikasi “Konsep Paradigma Baru Budaya dan Negara Maritim” yang mencakup juga penyiapan Sumber Daya Manusia bidang maritim yang unggul serta penelitian & penerapan Teknologi yang tepat guna. -

Bidang Sumber Daya Laut

Bertugas dan berwenang : Mengkoordinir stakeholder (KKP, ESDM, Pariwisata, dan Lembaga yang terkait dengan riset, teknologi dan survey sumber daya laut seperti BPPT,LIPI, BIG, DISHIDROS) dalam membuat “Peta Potensi Sumber Daya Laut di Indonesia” Tata ruang Laut Indonesia. Bersama Bidang hukum dan Kebijakan Maritim membuat kebijakan dan atau regulasi tentang “Pengelolaan Potensi Sumber Daya Laut” apabila diperlukan,

meliputi antara lain :

perikanan tangkap, perikanan budidaya, biota laut, bio teknologi, konservasi, pengelolaan wilayah pesisir, seni dan wisata bahari, pengelolaan energi laut, Mobile Power Plant, ekploitasi minyak bumi bawah laut, eksploitasi gas dan penambangan mineral bawah laut. Melakukan monitoring terhadap “Pengelolaan Potensi Sumber Daya Laut” oleh stakeholder.

Page 6

Contoh Peta Potensi Sumber Daya Laut : Potensi Rumput Laut. Contoh Kebijakan Inpres no. 7 tahun 2016 tentang Percepatan pembangunan industri perikanan -

Bidang Infrastruktur Maritim

Bertugas dan berwenang : Mengkoordinir stakeholder Infrastruktur Maritim, antara lain: Direktorat Jendral HubLa, BUMN yang terkait Maritim, Perindustrian, serta Infrastruktur

lembaga lain yang terkait dengan

Maritim dalam “Merencanakan dan Membangun Infrastruktur dan

Fasilitas Maritim”, yang meliputi : Infrastruktur perikanan dan budidaya laut, infrastruktur instalasi tambang (kilang, offshore, onshore) maritim, infrastruktur fasilitas pelabuhan dan armada kapal, infrastruktur kawasan industri maritim serta infrastruktur dan Fasilitas keamanan dan keselamatan maritim. Bersama Bidang hukum dan Kebijakan Maritim membuat kebijakan dan atau regulasi tentang “Pengadaan dan Pembangunan Infrastruktur Maritim” apabila diperlukan. Melakukan monitoring terhadap proses “Pengadaan dan Pembangunan Infrastruktur Maritim”. Contoh Kebijakan Infrastruktu perikanan : “KKP akan membangun beberapa pelabuhan ikan samudera dan 3500 kapal penangkap ikan” Contoh Kebijakan Infrastruktur instalasi maritim :”ESDM akan membangun beberapa kilang minyak dan Blok Gas” Contoh Kebijakan Infrastruktur fasilitas pelabuhan dan armada kapal : “Program Tol Laut”, infrastruktur Azas Cabotage. -

Bidang Manajemen Maritim

Bertugas dan berwenang : Mengkoordinir stakeholder yang terkait dengan para pelaku bisnis maritim dalam menyusun suatu System dan Manajemen Distribusi, System dan Manajemen Transportasi Laut, System dan Manajemen Trading hasil budi daya laut, Program Tol Laut, Manajemen Bisnis maritim, Pemanfaatan IT dalam manajemen maritim, dan Manajemen pengelolaan dan pemanfaatan ruang maritim bukan komoditi. Bersama Bidang hukum dan Kebijakan Maritim membuat kebijakan dan atau regulasi tentang System dan Manajemen Distribusi, System dan Manajemen Transportasi Laut, System Page 7

dan Manajemen Trading hasil budi daya laut, Program Tol Laut, dan Manajemen bisnis maritim apabila diperlukan. Sebagai contoh, kebijakan Azas Cabotage yang diperluas termasuk diterapkan untuk kapal offshore dan Gas. Melakukan monitoring terhadap penerapan System dan Manajemen Distribusi, System dan Manajemen Transportasi Laut, System dan Manajemen Trading hasil budi daya laut, Program Tol Laut, dan Manajemen Bisnis maritim. Contoh kebijakan Manajemen : “Pemberdayaan Pelayaran Rakyat” -

Bidang Ketahanan Dan Diplomasi Maritim

Bertugas dan berwenang : Mengkoordinir stakeholder Ketahanan dan Diplomasi Maritim, antara lain: BAKAMLA, KPLP Direktorat Jendral HubLa, Bea Cukai, TNI Angkatan Laut, KKP, Kementerian Luar Negeri, serta lembaga lain yang terkait dengan Ketahanan dan Diplomasi Maritim dalam mencegah dan memeberantas adanya

Sabotase, Subversi, Terorisme, Perampokan,

Pembajakan, Pencurian Ikan atau Biota Laut, Penyelundupan dan Pembuangan limbah serta Kerjasama dengan negara lain. Bersama Bidang hukum dan Kebijakan Maritim membuat kebijakan dan atau regulasi tentang “Keamanan dan Diplomasi Mariitim serta Kerjasama dengan negara lain” apabila diperlukan. Melakukan monitoring terhadap keadaan keamanan maritim dan ketahanan negara dari sektor maritim. Memberikan Peran sentral kepada Bakamla sebagai COAST GUARD dalam Tupoksi pengamanan, penegakkan hukum di laut, serta kepada Angkatan Laut dalam penegakkan kedaulatan dan pertahanan wilayah maritim. Contoh Kebijakan tentang keamanan laut :”Sistem Keamanan Laut” oleh BAKAMLA Contoh Kebijakan tentang Kerjasama Maritim : “Konsep Kerjasama Maritim International” -

Bidang Ekonomi Maritim dan Pembinaan Daerah

Bertugas dan berwenang : Mengkoordinir stakeholder yang terkait dengan ekonomi maritim (Kementerian Keuangan, KEIN, Perindustrian, Bank, Perusahaan Asuransi dan lembaga lain yang terkait dengan

Page 8

ekonomi maritim) membuat Peta Jalan dampak ekonomi maritim pada struktur APBN sehingga mempunyai nilai 70 % GDB adalah berasal dari ekonomi maritim. Mengkoordinir, mengawasi dan monitoring serta membantu menyusun KKMD untuk daerahdaerah yang menyatakan daerahnya menjadi Provinsi Maritim, Kabupaten/ kota Maritim, dan Kecamatan/ Desa Maritim. Bersama Bidang hukum dan Kebijakan Maritim membuat kebijakan dan atau regulasi tentang “Sistem Ekonomi Maritim” apabila diperlukan. Antara lain meliputi : Kebijakan Fiskal, moneter, insentif pajak, perbankkan, investasi, permodalan, assuransi, PNBP dan kebijakan lain yang terkait finansial. Melakukan monitoring terhadap penerapan “Sistem Ekonomi Maritim”. Melakukan monitoring terhadap penerapan KKMD di daerah. -

Bidang Hukum Dan Kebijakan Maritim

Bertugas dan berwenang : Mengkoordinir stakeholder yang terkait dengan Regulasi dan Kebijakan Maritim (Kementerian HUKUM dan HAM, dan lembaga lain yang terkait dengan regulasi dan kebijakan maritim) untuk menyiapkan Konsep Kebijakan Maritim. Bersama 6 (enam) Bidang lain menyiapkan kebijakan dan atau regulasi Maritim sesuai dengan masing-masing bidang, apabila diperlukan. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan regulasi dan atau kebijakan yang terkait sektor maritim dan melakukan koreksi perbaikan untuk mendorong visi Indonesia sebagai poros maritim dunia segera terwujud sesuai dengan “PETA JALAN POROS MARITIM DUNIA” yang telah disiapkan.

MANFAAT PENERAPAN KKMI Dengan menggunakan KKMI maka aspek-aspek kedaulatan maritim, ekonomi maritim, tata kelola antar lembaga maupun aspek penegakan hukum maritim dapat disusun dan diterapkan dengan jelas. Penyusunan Kebijakan Maritim yang meliputi aspek-aspek tersebut dilakukan dengan menyiapkan kertas kerja maritim (terlampir) yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) Page 9

bidang (deputy) yaitu Bidang Budaya Maritim, Bidang Sumber Daya Laut, Bidang Infrastruktur Maritim, Bidang Manajemen Maritim, Bidang Ketahanan & Diplomasi Maritim, Bidang Ekonomi Maritim & Pembinaan Daerah, dan Bidang Hukum & Kebijakan Maritim. PENERAPAN KKMI DI DAERAH Pada prinsipnya Perangkat KKMI meliputi implementasi pembangunan maritim di seluruh wilayah Indonesia sampai ke daerah, sehingga perlu disusun

Kerangka Kerja Maritim

Daerah (KKMD) yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah yang bersangkutan. Dengan demikian setiap daerah juga mempunyai target dan konsentrasi yang dituangkan di dalam parameter provinsi maritim sebagai indikator tercapainya predikat provinsi maritim, yang mana masing-masing provinsi berbeda parameternya. Pembangunan sektor maritim harus mengikutsertakan daerah sebagai subyek dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh daerah, yang pada akhirnya Indonesia Poros Maritim Dunia tidak hanya menggaung keluar namun secara internal dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia sampai daerah pinggiran sekalipun. Dengan kata lain pembangunan kemaritiman Indonesia mempunyai dua dimensi yaitu dimensi pertumbuhan dan dimensi pemerataan. Visi/ predikat Indonesia sebagai Poros Maritm Dunia hanya dapat dicapai jika ada Provinsi Maritim. Provinsi Maritim dapat dicapai jika ada Kabupaten/ Kota Maritim. Kabupaten/ Kota Maritim dapat dicapai jika ada Kecamatan Maritim dan/ atau Desa/ Kelurahan Maritim. Sebagai contoh konsep dan penerapan KKMD Provinsi Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung dan Banten. (Terlampir) REKOMENDASI ACTION PLAN Pertama, Menyiapkan Konsep Paradigma Baru Budaya dan Negara Maritim berdasarkan kertas kerja (terlampir). Kemudian sosialisasi melalui

seluruh program pendidikan dan

latihan yang ada di Indonesia disesuaikan tingkat pendidikannya dan melalui stakeholder kemaritiman. Kedua, Menyiapkan Peta Jalan “Menuju Poros Maritim Dunia tahun 2030” berdasarkan KKMI dan kertas kerja yang telah disiapkan (terlampir).

Page 10

Ketiga, Mengoptimalkan Prasarana dan Sumber daya yang telah ada dengan melakukan koordinasi dan masing-masing stake holder kemaritiman mengambil peran sesuai Kerangka Kerja Maritim Indonesia yang dikoordinir oleh Kemenko Maritim. Keempat, Dilakukan sinergitas / integrasi atau penataan kembali terhadap kewenangan pada beberapa lembaga/ sektor yang saat ini banyak tumpang tindih/ duplikasi atau yang belum tertangani, dengan cara meningkatkan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sikronisasi dan Simplifikasi). Sebagai contoh : -

Tupoksi Bakamla, Satgas KKP, KPLP Hubla, Patroli Bea Cukai dan Patroli Lanal TNI AL, serta Kementerian Koordinator Maritim harus ditingkatkan KISSnya.

-

KKP dan Hubla harus sinergi dalam Pengelolaan Pelabuhan Ikan Samudera

-

Nomenklatur ASDP perlu disesuaikan

-

Cakupan Industri Maritim harus diperluas sesuai Kerangka Kerja Maritim Indonesia.

-

Mensinergikan program-program dari Lembaga yang sudah ada berdasarkan KKMI dan Konsep Paradigma Baru Budaya dan Negara Maritim, a.l : -

Lembaga Kemenko Maritim --- Sinergitas Hasil Litbang Transportasi dalam Mendukung Indonesia sebagai Benua Maritim, 2015.

-

Lembaga Bappenas --- Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman dalam RPJMN 2015 s/d 2019.

-

Lembaga Bappenas --- Pengembangan Tol-Laut dalam RPJMN 2015 s/d 2019.

-

Lembaga BAKAMLA --- Tata Kelola Keamanan Laut Indonesia, 2015.

-

Lembaga Kemen. ESDM --- Permen No.13. Renstra ESDM 2015 s/d 2019.

-

Lembaga Kemen. Perhub. --- Renstra Kemhub. 2015 s/d 2019.

-

Lembaga Kemen. Perind. --- Permen 31.1/ 2015, Renstra Kemen. Perind. 2015 s/d 2019

-

Lembaga Kemen. Pariwisata --- Pembangunan Pariwisata 2015 s/d 2019.

-

Lembaga Kemen. KP --- Permen no.25, Tentang Renstra KKP 2015 s/d 2019.

Kelima, Pada tahun ke 5 (lima), Pemerintah harus berani merubah struktur Pendapatan Negara pada APBN dengan memisahkan/ menambahkan unsur pendapatan negara dari sektor Maritim sehingga konsentrasi terhadap sektor ini dilakukan dengan disiplin.

Page 11

Keenam, Memberikan insentif dan penghargaan kepada daerah yang telah mencanangkan menjadi Provinsi Maritim, Kabupaten/ Kota Maritim, Kecamatan Maritim dan/ atau Desa/ Kelurahan Maritim berdasarkan kriteria atau parameter yang telah ditentukan. Ketujuh, Perlu segera diselenggarakan Kongres Maritim Indonesia oleh masyarakat maritim Indonesia dengan Koordinator Kemenko Kemaritiman mengacu pada konsep KKMI dan KKMD. Selanjutnya hasil kongres ini perlu dikukuhkan dengan Inpres atau PerPres untuk pelaksanaannya.

Page 12