Pengembangan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Basis Data

Pengembangan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K) APRIL 2015

Proses & Metodologi Pengembangan Basis Data Terpadu

|2

Perbedaan Kemiskinan Agregat (SUSENAS) dan Basis Data Terpadu Agregat (Susenas) •

•

• •

Susenas digunakan untuk mendapatkan • angka/tingkat kemiskinan  proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam total penduduk. Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). • Garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Dari perhitungan ini dapat didefinisikan penduduk sangat miskin (di bawah 0,8xGK), miskin (di bawah GK), dan hampir miskin (antara 1-1,2xGK).

Basis Data Terpadu Basis Data Terpadu/ PPLS merupakan data mikro yang diperoleh melalui sensus untuk memperoleh data berdasarkan nama dan alamat dari 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah dan bukanlah basis data kemiskinan. Sebagai contoh Garis Kemiskinan tahun 2011 adalah 11,9% berarti seluruh Rumah Tangga pada desil 1 atau 10% adalah masuk kelompok Rumah Tangga sangat miskin dan miskin. Sementara sebagian desil 2 atau 20% masuk kedalam kelompok rumah tangga hampir miskin. |3

Metode Pengumpulan Data GENERASI PERTAMA: PSE 2005 Informasi tentang keluarga termiskin dihimpun melalui interview dengan Kepala Desa dan tokoh masyarakat

Dilakukan cross-check terhadap sumber informasi kemiskinan lainnya, seperti data BKKBN, survei kemiskinan yang dilakukan oleh provinsi

Daftar awal rumah tangga

BPS melakukan survei melalui PSE 2005 untuk mengumpulkan data karakteristik ekonomi dan sosial terhadap rumah tangga dalam list. BPS menggunakan Proxy Means Test (PMT) untuk menentukan eligibilitas penerima

Daftar akhir rumah tangga miskin

|4

Kriteria Rumah Tangga Miskin Dalam PSE 2005 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10 |

Luas lantai rumah kurang dari 8 m2 Jenis lantai rumah tidak permanen Jenis tembok rumah tidak permanen Tidak memiliki sanitasi atau sanitasi bersama Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik Sumber air minum berasal dari sumur/ sumber air yang tidak terlindungi/air hujan. Konsumsi daging sapi/susu/ayam sekali seminggu Konsumsi makanan lebih dari 80% pendapatan Pendapatan informal kurang dari Rp. 350.000/bulan Tidak memiliki tabungan atau barang yang bernilai diatas Rp. 500.000

|5

Efektivitas Penargetan Program Perlindungan Sosial

Persentase penerima bantuan

Hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas)

Basis Data Terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan

Desil konsumsi rumah tangga Sumber: Susenas 2009

|7

Perbaikan Metode Pengumpulan Data PPLS 2011 Miskin

Tidak miskin

Menerima bantuan

Tujuan: menurunkan inclusion dan exclusion error

Tidak menerima bantuan

Penyusunan Daftar Awal Rumah Tangga Pre-List Rumah Tangga (Berdasarkan peta kemiskinan yang berasal dari data Sensus Penduduk 2010)

+

Data individual dari program lain

+

Konsultasi dengan Rumah Tangga Miskin

+

Penyisiran

Daftar awal Rumah Tangga Disurvei pada PPLS 2011

|8

Proses Pengembangan Basis Data Terpadu Pengumpulan Data (PPLS 2011) BPS

Analisis Data & Pengembangan Model PMT TNP2K

Basis Data Terpadu

Perbaikan Metodologi Pengumpulan Data: • Rumah tangga yang disurvei lebih banyak (45% vs. 29% pada tahun 2008). • Penggunaan sensus penduduk sebagai starting point. • Pelibatan komunitas miskin. • Variabel yang dikumpulkan lebih banyak  Prediksi rumah tangga miskin lebih baik. Perbaikan Metodologi Pemeringkatan: • Perbaikan metode Proxy Mean Testing (PMT). • Mengintegrasikan dengan Data Administrasi Kependudukan (ADMINDUK). |9

Sebagian Kelompok Variabel Kriteria Penentu RTS Kelompok kriteria

Detail kriteria

Deskripsi pilihan pada kriteria

| 10

Perbandingan Kondisi Hidup Tiap 10 Kepala Rumah Tangga

*) dibaca sebagai rata-rata, bukan kondisi tiap 10 kepala rumah tangga

| 11

Persentase Penduduk Dengan Karakteristik Sosial Ekonomi yang Hampir Sama 60% Exclusion Error BASIS DATA TERPADU Mencakup 24,7 juta rumah tangga atau 96,7 juta jiwa

40% 35%

Hampir Miskin/ Rentan

PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JKN Mencakup 21,8 juta rumah tangga atau 86,4 juta jiwa PENERIMA KPS/KKS Mencakup 15,5 juta rumah tangga atau 65,6 juta jiwa

25%

Inclusion Error

11,25% Miskin

GARIS KEMISKINAN Mencakup 5,7 juta rumah tangga atau 28,6 juta jiwa

| 12

Rumah Tangga Mana yang Lebih Berhak Menerima KPS?

Secara kasat mata terlihat lebih berhak menerima KPS

Lebih berhak menerima KPS karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja. 13

| 13

Jumlah Sasaran BLT 2008 dan BLSM 2013 BLT 2008

BLSM 2013

18,5 juta RTS

18,5 juta RTS

Karena jumlah penerima BLSM 2013 lebih sedikit dibandingkan dengan penerima BLT 2008, maka terdapat RTS penerima BLT 2008 tidak lagi menerima BLSM 2013. Tapi jika RTS tersebut tetap dianggap layak menerima BLSM solusinya ditempuh melalui Musdes/Muskel.

| 14

Pengalaman Internasional Terkait Dengan Tingkat Akurasi Pentargetan Rumah Tangga 83%

80.9%

79.5% 62.4%

RPS conditional PRAF cash transfer cash transfer (Nikaragua) (Honduras)

Sumber: Coady et al. 2004

“

Progresa conditional cash transfer (Mexico)

Akurasi pentargetan KPS 2013 diyakini jauh lebih tinggi dari akurasi program sejenis di negara lain.

“

SUF cash transfer (Chile)

Akurasi pentargetan 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terbawah di beberapa negara

| 15

Jumlah Individu Di Lapangan Pekerjaan Utama Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Menurut Status Pekerjaan Status Pekerjaan

Juta Orang

Berusaha Sendiri Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap Berusaha Dibantu Buruh Tetap

Buruh/Karyawan/Pegawai Pekerja Bebas di Pertanian Pekerja Keluarga/Tak Dibayar

Total

5,4 12,9 1,2 3,4 5,1 10,9 38,9

Sumber: Sakernas BPS, Agustus 2014 | 16

Data Rumah Tangga Usaha Pertanian Rumah Tangga/Petani

Juta

Rumah Tangga Usaha Pertanian (RT) Rumah Tangga Petani Gurem (RT)

26,1 14,3

Petani Total (Orang) Petani Laki-laki (Orang)

31,7 24,4

Petani Perempuan (Orang)

7,3

• Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah RT yang melakukan kegiatan penggunaan lahan/bukan pengguna lahan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan dijual sebagian atau seluruh hasil produksi dijual atau ditukar atas risiko usaha • Rumah Tangga Petani Gurem adalah RT usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Sumber: Sensus Pertanian 2013 | 17

Definisi Dan Data Nelayan UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan: • Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. • Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jumlah Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan *

864.495

Di Laut (Rumah Tangga)

610.511

Di Perairan Umum (Rumah Tangga)

257.903

Nelayan Perikanan Tangkap **

2.730.510

Di Laut (Orang)

2.237.640

Di Perairan Umum (Orang)

492.870

Sumber:

* Sensus Pertanian 2013, BPS ** Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2011 | 18

Peta Desa Pesisir &

Lokasi 816 Pusat Pendaratan Ikan

| 19

Jumlah Pekerja Di Lapangan Pekerjaan Utama Menurut Status Pekerjaan Status Pekerjaan

Juta Orang

Berusaha Sendiri

20,5 19,3 4,2

Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap Berusaha Dibantu Buruh Tetap

Buruh/Karyawan/Pegawai Pekerja Bebas di Pertanian Pekerja Bebas di Non-Pertanian

Pekerja Keluarga/Tak Dibayar

Total

42,4 5,1 6,4 16,8 114,7

Sumber: Sakernas BPS, Agustus 2014 | 20

Data Penerima KPS/KKS Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Sektor Pekerjaan Penerima KPS Total 1. Pertanian

KRT Bekerja

%

ART Bekerja (termasuk KRT)

%

13,578,802

100.0%

28,364,898

100.0%

8,500,652

62.6%

17,116,414

60.3%

7,475,676

55.1%

15,132,325

53.3%

11.

Pertanian (tanaman pangan)

12.

Perikanan

470,317

3.5%

749,635

2.6%

13.

Kehutanan

216,643

1.6%

393,828

1.4%

14.

Peternakan

338,016

2.5%

840,626

3.0%

706,865

5.2%

2,286,178

8.1%

1,249,012

9.2%

2,037,018

7.2%

994,521

7.3%

2,480,679

8.7%

2. Industri pengolahan 3. Bangunan & konstruksi 4. Perdagangan, hotel & rumah makan 41.

Perdagangan

938,492

6.9%

2,273,796

8.0%

42.

Hotel & rumah makan

56,029

0.4%

206,883

0.7%

1,407,018

10.4%

2,796,285

9.9%

565,159

4.2%

821,467

2.9%

6,951

0.1%

26,190

0.1%

834,908

6.1%

1,948,628

6.9%

552,857

4.1%

1,340,585

4.7%

5. Jasa 51.

Jasa transportasi & komunikasi

52.

Jasa komersial

53.

Jasa sosial/kemasyarakatan/pemerintahan

6. Lainnya

Sumber: Basis Data Terpadu, TNP2K

| 21

Pengeluaran Rata-rata Pada Percentiles 25 Jumlah rumah tangga

Rata-rata jumlah anggota RT

Pengeluaran rata-rata Rp/per kapita/bulan

Pengeluaran RT/bulan

Aceh

356,720

4.9

407,654

2,007,231

Sumatera Utara

746,220

5.1

327,328

1,658,148

1,200,000

Sumatera Barat

275,431

4.8

384,033

1,856,727

1,150,000

Riau

227,656

5.8

420,964

2,432,675

1,283,000

Jambi

162,779

4.7

369,108

1,732,017

1,142,500

Sumatera Selatan

419,579

4.3

306,891

1,327,721

1,195,220

Bengkulu

121,574

4.3

321,077

1,394,543

930,000

Lampung

573,954

4.1

323,567

1,340,797

Bangka Belitung

41,635

5.8

421,876

2,462,022

Kepulauan Riau

64,732

4.8

468,218

2,251,389

DKI Jakarta

226,462

3.4

502,335

1,721,472

Provinsi

Upah minimum tahun 2012

1,110,000

1,529,150

| 22

Pengeluaran Rata-rata Pada Percentiles 25 Jumlah rumah tangga

Rata-rata jumlah anggota RT

Pengeluaran rata-rata Rp/per kapita/bulan

Pengeluaran RT/bulan

Jawa Barat

2,615,790

3.9

290,242

1,118,233

Jawa Tengah

2,482,157

3.8

261,794

986,387

DI Yogyakarta

288,391

3.7

312,424

1,146,131

2,857,469

3.7

282,203

1,035,106

Banten

526,178

4.5

307,611

1,387,387

1,042,000

Bali

151,924

4.2

320,311

1,339,272

967,500

Nusa Tenggara Barat

471,566

3.8

273,496

1,031,135

1,000,000

Nusa Tenggara Timur

421,799

4.9

312,068

1,529,751

925,000

Kalimantan Barat

233,922

4.8

307,041

1,478,369

Kalimantan Tengah

83,711

4.2

369,512

1,557,907

1,327,459

Kalimantan Timur

161,592

4.7

351,274

1,652,730

1,117,000

Provinsi

Jawa Timur

Upah minimum tahun 2012

892,660

| 23

Pengeluaran Rata-rata Pada Percentiles 25 Provinsi

Jumlah rumah tangga

Rata-rata jumlah anggota RT

Pengeluaran rata-rata Rp/per kapita/bulan

Pengeluaran RT/bulan

Upah minimum Tahun 2012

Kalimantan Selatan

147,718

5.2

482,491

2,491,395

1,225,000

Sulawesi Utara

161,089

4.7

327,522

1,523,947

1,250,000

Sulawesi Tengah

210,239

4.7

326,300

1,542,091

885,000

Sulawesi Selatan

484,617

4.5

257,591

1,149,533

1,200,000

Sulawesi Tenggara

158,716

4.2

297,324

1,256,949

1,032,300

Gorontalo

89,918

4.6

301,266

1,376,153

837,500

Sulawesi Barat

75,453

5.1

240,211

1,220,668

Maluku

119,825

5.3

335,572

1,776,303

975,000

Maluku Utara

55,531

6.0

417,497

2,495,597

960,498

Papua Barat

90,547

5.4

541,815

2,899,545

1,450,000

435,003

4.3

473,571

2,049,672

15,530,897

4.1

352,791

1,449,601

Papua INDONESIA

| 24

Jumlah Kepala Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Lokasi Peluncuran oleh Presiden R.I. TANJUNG PINANG (JAMBI)

BARU (BABEL)

KAMPUNG MELAYU (DKI JAKARTA)

PENJARINGAN (DKI JAKARTA)

SRAGEN WETAN (JATENG)

TAMAN MARTANI (DI YOGYAKARTA)

ASRIKATON (JATIM)

KOTA LAMA (JATIM)

TULUNGREJO (JATIM)

LENENG (NTB)*

MANOKWARI BARAT (PAPUA)

HAMADI (PAPUA BARAT)

11. Pertanian

6

2

4

12

2

226

45

4

154

160

44

8

12. Perikanan

1

102

2

199

0

1

68

272

13. Kehutanan

2

10

8

7

1

2

2

14. Peternakan

1

0

21. Pertambangan/Penggalian

2

11

1

6

1

22. Listrik & Gas

3

0

3

3

31. Industri Pengolahan

8

41. Bangunan & Konstruksi

51. Perdagangan

Lapangan Pekerjaan

52. Hotel & Rumah Makan 61. Jasa Transportasi & Komunikasi 62. Jasa Komersial

1

6

1 0

5

1

2

7

0

73

0

6

50

1

3

1

0

3

16

882

33

24

9

7

0

4

3

9

327

10

69

409

40

64

103

41

8

50

137

176

152

21

388

1,501

41

87

4

228

5

18

114

380

1

2

18

401

13

9

1

1

0

10

16

55

0

103

877

56

30

142

2

22

79

211

3

13

0

0

1

0

0

2

63. Jasa Sosial/Kemasyarakatan/ Pemerintahan

29

27

155

1,557

115

247

11

171

4

93

86

92

71. Lainnya

87

6

55

396

33

6

49

145

2

26

16

137

Total

674

184

820

6,320

342

777

225

740

183

376

568

1,307

*) Catatan: Akan disesuaikan dengan lokasi baru yang ditetapkan kemudian

| 25

Koordinasi dan Sinkronisasi BDT Dengan Data Adminduk

| 26

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 58, Ayat 4 Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: (1) Pelayanan publik, (2) perencanaan pembangunan; (3) alokasi anggaran; (4) pembangunan demokrasi; dan (5) penegakan hukum dan pencegahan kriminal

Pasal 101 (b) Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri. | 27

Hasil Sinkronisasi BDT dan Basis Data SIAK 96.749.760 83.238.293

86% Jumlah Data BDT

Dengan demikian 83 juta individu dalam BDT memiliki NIK, Nomor Kartu Keluarga, dan data administratif lainnya

Data BDT Yang Cocok Dengan Data Adminduk | 28

Temuan Proses Sinkronisasi • Temuan dalam proses sinkronisasi data: a) Data ganda: 772.104 (tidak ikut disinkronkan: 390.676) b) Data anomali: 375.280 (seluruhnya tidak ikut disinkronkan) • Temuan lain: a) Status meninggal: 110.735 b) Pindah dalam negeri: 231.220 c) Pindah luar negeri: 7.475 • Pemutakhiran informasi wilayah (dari 497 menjadi 514 kab/kota) | 29

Pengayaan Informasi BDT • BDT telah dilengkapi dengan informasi Basis Data Sistem Informasi Adminduk (SIAK). Informasi tersebut antara lain: • Nama Lengkap • NIK dan Nomor Kartu Keluarga • Alamat lengkap • Tanggal lahir • Agama • Pekerjaan • Dan lain-lain • Pemutakhiran informasi wilayah (dari 497 menjadi 514 kab/kota) | 30

Aplikasi Pencarian Nama, Status Sosial, dan Informasi Kependudukan

| 31

Kondisi Saat Ini SERVER Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

SERVER Basis Data Terpadu (BDT)

Sistem Registrasi Tunggal Program Perlindungan Sosial Terpadu Berisi Data Nama, Alamat, Karakteristik Sosial Ekonomi, NIK, KK, Sidik Jari, Iris Mata, & Data Kependudukan Lainnya

JKN

PKH

BSM

Raskin

BLSM/SKS

Program Lain | 32

Aplikasi Pencarian Nama, Status Sosial, dan Informasi Kependudukan

| 33

BASIS DATA TERPADU

Nama Kepala Keluarga

• Tempat/Tanggal Lahir : Depok 10/12/1932 • Provinsi • NIK : 3171061012320001 • Kabupaten • No. Kartu Keluarga : 3171060701091802 • Kecamatan • Desa • No. KKS : 373INS10310A05 Desil kesejahteraan : 1 • Alamat : 3173020001 • Kode wilayah Tingkat pendidikan : Tidak bersekolah

Ijo

Pekerjaan: Tidak Bekerja Peserta BPJS PBI: Ya

Sidik Jari: ✔ | Iris Mata: ✔ | Ketunggalan: ✔

ANGGOTA KELUARGA • Memeh (NIK: 3171066406440002) lahir di Tasikmalaya, 24/6/1944 Istri, 70 tahun, menikah, tidak/belum pernah bersekolah, Peserta BPJS PBI • Idawati (NIK: 3171064205690003) lahir di Jakarta, 2/5/1969 Anak, 45 tahun, cerai mati, tidak bersekolah lagi, Peserta BPJS PBI KONDISI RUMAH TINGGAL • Kepemilikan rumah : Rumah sendiri : Tembok • Tipe dinding : Jelek • Kualitas dinding : Genteng • Jenis atap : Jelek • Kualitas atap

: DKI Jakarta : Kota Jakarta Pusat : Menteng : Menteng : Jalan Menteng Jaya RT 001/RW 08

• Adam Noval (NIK: 3171061506910001) lahir di Jakarta ,15/6/1991 Cucu, 23 tahun, belum menikah, tidak bersekolah lagi, Peserta BPJS PBI, Buruh • Dwi Fadli (NIK: 3171061809960004) lahir di Jakarta, 18/9/1996 Cucu, 18 tahun, belum menikah, SMP, Peserta BPJS PBI

• Natasha Caroline (NIK: 3171066808020003) lahir di Jakarta, 28/8/2002 KEPEMILIKAN ASETBPJS PBI Cucu, 12 tahun, belum menikah, SD , Peserta : Sumur bor/pompa • Sumber air minum • Mobil : Tidak punya • Cara memperoleh air minum : Tidak membeli • Sepeda motor : Tidak punya : Listrik PLN • Penerangan utama • Lemari es : Tidak punya : Minyak tanah • Source cooking fuel • Tabung gas 12 kg : Tidak punya : Sendiri • Sanitasi/tempat BAB • HP dalam rumah tangga : Tidak punya

| 34

BASIS DATA TERPADU

Nama Kepala Keluarga

• Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 29/1/1960

Hadi Prasetyo

• NIK • No. Kartu Keluarga • No. KKS

Desil kesejahteraan : 1 Tingkat pendidikan : Tidak bersekolah Pekerjaan: Tidak Bekerja Peserta BPJS PBI: Ya

: 3171062901600001 : 3171060701092801 : 373IQ910310A05 : 3173020001

• Kode wilayah

Sidik Jari: ✔ | Iris Mata: ✔ | Ketunggalan: ✔

ANGGOTA KELUARGA • Patimah (NIK: 3171066505700001) lahir di Bogor, 25/5/1970 Istri, 44 tahun, menikah, tidak bersekolah lagi, Peserta BPJS PBI, Pedagang KONDISI RUMAH TINGGAL • Kepemilikan rumah : Milik orang tua/sanak/saudara : Tembok • Tipe dinding : Jelek • Kualitas dinding : Asbes • Jenis atap : Bagus • Kualitas atap

: DKI Jakarta • Provinsi • Kabupaten : Kota Jakarta Pusat • Kecamatan : Menteng : Menteng • Desa : Jl. Menteng Tenggulun • Alamat RT 06/10

• Wisnu Prasetyo (NIK: 3171061101920002) lahir di Jakarta ,11/1/1992 Anak, 23 tahun, belum menikah, tidak bersekolah lagi, Peserta BPJS PBI, Buruh

• Litania (NIK: 3171065701000003) lahir di Jakarta, 17/1/2000 Anak, 15 tahun, belum menikah, SMP, Peserta BPJS PBI

• Sumber air minum • Cara memperoleh air minum • Penerangan utama • Source cooking fuel • Sanitasi/tempat BAB

: Ledeng meteran : Membeli : Listrik PLN : Gas/elpiji : Umum

KEPEMILIKAN ASET : Tidak punya • Mobil : Tidak punya • Sepeda motor : Punya • Sepeda : Tidak punya • Lemari es : Tidak punya • Tabung gas 12 kg • HP dalam rumah tangga : Punya

| 35

Jumlah Rumah Tangga Penerima PSKS dan KIS tahun 2015 Dan Jumlah Anak Usia 6-21 Tahun di Lokasi Peluncuran oleh Bapak Presiden R.I.

Keterangan: Untuk penerima KIS adalah mereka yang telah terdaftar dan memiliki Nomor Kartu Anggota BPJS Kesehatan *) Catatan: Akan disesuaikan dengan lokasi baru yang ditetapkan kemudian

| 36

Usulan Penyempurnaan SERVER Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

SERVER Basis Data Terpadu (BDT)

SERVER Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (KEMENSOS)

Sistem Registrasi Tunggal Program Perlindungan Sosial Berisi Data yang telah divalidasi dan diverifikasi yang meliputi Nama, Alamat, Karakteristik Sosial Ekonomi, NIK, KK, Sidik Jari, Iris Mata, Data Kependudukan Lainnya, dan Data PMKS.

JKN

PKH

BSM

Raskin

BLSM/SKS

Program Lain | 37

PAGU PENERIMA KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) 2015: 86,4 Juta + 1,8 Juta Anggota Keluarga PKH

Perubahan 2013/2014

Bayi PBI 2015

Panti Sosial

Verifikasi/Validasi Kemensos 2015 Usulan Pemda

PBI 2014 (BDT): 86,4 Juta NIK: 62,2 Juta

Panti Asuhan

Narapidana PMKS Lainnya

| 38

PAGU PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) 2015: 20,3 Juta Anak Penerima BSM KPS Kemdikbud-Kemenag 2014

Anak* dari Keluarga PKH

Penerima BSM FUS KemendikbudKemenag 2014

Siswa Sekolah Keagamaan Kristen/Katolik

ANAK USIA SEKOLAH Dalam BDT (25% terbawah)

Santri dari Pondok Pesantren

Anak* dari Panti Asuhan/ Sosial PMKS Lainnya | 39

Perubahan dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu

| 40

Mekanisme Perubahan Interim PPLS 2011

KPS 2013

P-BDT 2015

KKS 2014

Musdes/Muskel Hasil Perubahan Melalui Musdes/Muskel

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 54/3150/SJ

402.000

Tentang pelaksanaan pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

33.000 201 3

2014 | 41

Mekanisme Perubahan Basis Data Terpadu Melalui Musdes/Muskel

| 42

Integrasi Proses Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 DAFTAR PPLS11 PPLS11

Distribusi daftar rumah tangga sementara

Daftar RT sementara

DESA

Pengesahan oleh Bupati/Walik ota

Konsultasi publik daftar rumah tangga sementara DAFTAR PPLS11 PPLS11

Basis Data Terpadu

Daftar rumah tangga yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota

Daftar RT hasil konsultasi publik yang telah disahkan Bupati/Walikota

Pengolahan dan perangkingan

Pendataan

| 43

Peran Penting Pemerintah Daerah

1

2

Tahap penyusunan daftar rumah tangga sasaran pendataan melalui konsultasi publik • Pemerintah daerah menjadi penanggungjawab pelaksanaan konsultasi publik di wilayah masing-masing. • Membentuk unit kerja pemutakhiran basis data terpadu yang melakukan supervisi, koordinasi, sosialisasi dan advokasi kepada jajaran pemerintahan di bawahnya • Memastikan satuan lingkungan terkecil (RT/RW/Dusun) menerima daftar rumah tangga sementara dan memastikan terselenggaranya konsultasi publik di masing-masing wilayah tersebut. • Menetapkan daftar rumah tangga hasil konsultasi publik dan mengirimkan daftar ke tersebut ke unit kerja di atasnya. Tahap pendataan rumah tangga hasil konsultasi public • Pengawasan dalam proses pelaksanaan pendataan bersama melalui unit kerja pemutakhiran basis data terpadu. • Menetapkan daftar rumah tangga hasil pendataan. • Dapat merekomendasikan tenaga pencacah lapangan dan petugas monitoring lapangan. | 44

Pengelolaan dan Pemanfaatan BDT

| 45

Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah aerah penyelenggara program

Kriteria kepesertaan program perlindungan sosial

Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial

JKN/PBI

Bantuan Siswa Miskin

Program Keluarga Harapan

Kriteria diterapkan kepada Basis Data Terpadu

Raskin

Program perlindungan sosial lainnya dengan sasaran individu/keluarga/rumah tangga

Daftar nama dan alamat individu/ keluarga/rumah tangga sasaran masing-masing program

| 46

Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial Dikelola oleh UNIT PENETAPAN SASARAN NASIONAL, di bawah Sekretariat TNP2K dengan 3 (tiga) tugas utama:

1 2 3

Menyediakan layanan program

• Memastikan Basis Data Terpadu dapat dimanfaatkan oleh program perlindungan sosial , dengan bekerja sama dengan penyelenggara program • Memberi dukungan teknis kepada pengguna Basis Data Terpadu

Melakukan riset

• Memastikan kesahihan berbagai studi untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program • Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Basis Data Terpadu

Membangun sistem informasi

• Manajemen Basis Data Terpadu berbasis teknologi informasi • Penyajian beragam informasi dari basis data terpadu melalui media berbasis teknologi informasi

| 47

Penggunaan Basis Data Terpadu 3 Jenis Data yang Tersedia Data individu DENGAN nama dan alamat

• Digunakan hanya untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial. • Pengguna: kementerian/lembaga pelaksana program baik pusat maupun daerah. • Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna yang berisi tentang deskripsi dan sasaran program – dapat berdiskusi dengan staf teknis TNP2K.

Data individu TANPA nama dan alamat

• Untuk tujuan perencanaan yang dilakukan oleh baik pemerintah pusat maupun daerah. • Pengguna: Pemerintah pusat & daerah, lembaga penelitian, NGO, dll. • Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna.

Data agregat/distribusi tingkat kecamatan

• Untuk tujuan perencanaan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. • Dapat diakses melalui website TNP2K. | 22

Website Basis Data Terpadu

www.bdt.tnp2k.go.id

| 49

Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) http://bdt.tnp2k.go.id

Daftar nama dan alamat

56

Masyarakat luas

Permintaan dari 21 Kementerian dan Lembaga

65

513

Permintaan dari Permintaan dari 31 Provinsi 308 Kabupaten/Kota

Data tidak untuk kepentingan politik dan komersial | 50

Kartu Perlindungan Sosial

Diberikan kepada 25% rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah atau 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan dan berlaku sampai dengan Desember 2014 | 51

Mekanisme Simpanan Keluarga Sejahtera Tahap Awal (November & Desember 2014) Rekening Bank dan Layanan Keuangan Digital

1 Juta

15,5 juta

Disertai pembagian: • Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menggantikan KPS • SIM card berisi e-money

• Kartu Indonesia Pintar • Kartu Indonesia Sehat

14,5 Juta

Simpanan Giro Pos

Tetap menggunakan Kartu Perlindungan Sosial dan mendapatkan manfaat: • Program Indonesia Pintar • Program Indonesia Sehat

| 52

Jenis Kartu & Jumlah Kartu * Tahap Awal (November & Desember 2014)

1.030.028

157.943

1.030.028

4.451.508

*) Tambahan setelah kunjungan Bapak Presiden ke Sinabung, Kabupaten Karo tanggal 29 Oktober 2014

| 53

Basis Data Terpadu (BDT) Sebagai Sumber Data Tunggal Program Perlindungan Sosial BDT dibangun dari hasil registrasi PPLS 2011

40% keluarga dengan status sosial ekonomi (SSE) terendah

Basis Data Terpadu berisi + 25 juta rumah tangga atau + 96,7 juta jiwa

PBI untuk JKN : + 86,4 juta jiwa atau +21,8 juta keluarga (35% keluarga dengan SSE terendah) KPS, KKS, BSM: +15,5 juta RT (25% keluarga dengan SSE terendah) Garis kemiskinan 11,25% (28,3 juta jiwa) PKH: + 2,8 juta RT (8% dengan SSE terendah)

Keluarga diurutkan berdasarkan kondisi sosial ekonomi

| 54

Basis Data Terpadu Sebagai Sumber Data Tunggal Program Perlindungan Sosial

| 55

Dampak Penggunaan BDT Untuk Ketepatan Sasaran

| 56

Penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) Sejak 2012 Memperbaiki Ketepatan Sasaran Program Perlindungan Sosial Bidang Pendidikan Ketepatan Sasaran BSM Mengalami Perbaikan

Kesalahan Penentuan Sasaran Berkurang 0

25% 20%

Poin Persen

Persentase Manfaat Total

30%

15% 10%

-10

5% -15

0% 1

2

3

4

5

6

7

8

9

-2,86

-5

10

-12,16 Exclusion Error

Inclusion Error

Desil Pengeluaran Perkapita SD 2009 0

25%

-2

20%

Poin Persen

Persentase Manfaat Total

SD 2013

15% 10% 5%

-4 -6

-3,98

-3,76

-8 -10 -12

0%

-14 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Exclusion Error

Inclusion Error

Desil Pengeluaran Perkapita SMP 2013

SMP 2009 Sumber: Susenas, 2009 dan 2013

| 57

Keberlanjutan Pendidikan Anak Usia Sekolah Pada Rumah Tangga 40% Termiskin 100

100 100 100 100 100 100

90

90

80

80 Persentase (%) usia6-25 tahun

Persentase (%) usia 6-25 tahun

100

71,1 70,5

70 60

55,5 50 40,6 40,3

40

2013

30

20,7

20

100 100 100 100 100 100

73,3 72,7

70 60

58,2

50 45,0 40

42,6

2014

30

23,2

20

10

10 0,8

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Lama Menempuh Pendidikan Kuantil 1

Kuantil 2

12

13

1,1

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Lama Menempuh Pendidikan Kuantil 1

Kuantil 2

Sumber: Analisis data Susenas Maret 2013 dan Maret 2014

| 58

Penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) Sejak 2012 Memperbaiki Ketepatan Sasaran Program Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan Ketepatan Sasaran Jamkesmas Mengalami Perbaikan

Kesalahan Penentuan Sasaran Berkurang 0 -2

20

-4

15 Poin Persen

Persentase Penerima Manfaat

25

10 5

- 3.91

-6 -8 -10 -12

0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Desil Pengeluaran Perkapita 2012

2014

Sumber: Susenas, 2012 dan 2014

-14 -16

- 13.93 Exclusion Error

Inclusion Error | 59

Terima Kasih