REFORMASI BIROKRASI - Australia Awards Indonesia

STRATEGI DAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Mengapa kita membutuhkan Reformasi Administrasi? “Sustained economic and social development takes place when there is leadership intention, cognition and learning which involves continual modification of perceptions, belief structure and mental models” (Neo and Chen, 2007)

Mengapa Kita membutuhkan RB “Streamlining organization is a matter of great importance. In fact, it constitutes a revolution. If we fail to carry out this revolution, if we let the present over-staffed and overlapping party and state organization stay as they are – without clearly defined duties and with many incompetent, irresponsible, lethargic, undereducated, and ineffiecient staff member, we ourselves will not be satiefied and we will not have the support of lower cadre, much less of the people” (Deng Xiaoping, 1982)

Apa yang kita maksudkan dengan Reformasi Administrasi? 1. Construction or reconstruction of a state (Institutions or process of political and economic change) 2. Modernization of the state (administrative structure, managerial capacities, financial management, technological adequacy)

3. Reconfiguration of the role of the state (partnerships with private sector) 4. Revitalization of democracy (enhance public participation in policy making)

Potret Birokrasi Indonesia • Organisasi – Struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi

• Hukum dan Peraturan Perundang-undangan – Kontradiktif dan Ambigu

• Sumber Daya Aparatur – Overstaffed dan Understaffed – Masalah Integritas

• Business Process dalam Pelayanan Publik – Prosedur, biaya dan waktu yang tidak pasti – Pelayanan Publik yang tidak berkualitas, terbuka celah korupsi

• Mindset dan Culture Set – Tidak innovatif, tidak memiliki semangat perubahan

Potret Data Statistik • Global Competitiveness Indeks 2012-2013 urutan 50 dari 144 Negara, dengan most problematic factors: • Inefficient government bureaucracy (15,4) • Corruption (14,2) • Inadequate supply of infrastructure (8,7) • Level of Ease of Doing Bussiness 2013 urutan 128 dari 185 Negara dengan lama starting bussiness 47 hari (dibandingkan rata-rata di East Asia dan Pacific 36 hari) • Indeks Persepsi Korupsi 2012 di urutan 118 dari 176 negara dengan nilai 3,2 (di bawah Timor Leste 3,3)

Tiga Tantangan Terbesar Saat ini • Tuntutan dan Harapan Masyarakat yang sangat cepat dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi • Daya dukung sumber daya alam yang semakin menipis • Asean Free Trade Zone pada tahun 2015.

Beberapa Masalah Dasar SDM Aparatur

Rekrutmen yang belum objektiv dan belum kompetitif

Promosi Jabatan yang masih tertutup dan belum bersifat kompetitif

Level Remunerasi belum memadai dan tidak terkait dengan Kinerja

Masih belum terbangunnya sistem dan Budaya Kinerja

Strategi Reformasi Birokrasi Nasional

3 Sasaran RB 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

4 Tujuan antara RB s/d 2014

Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Pemerintahan yang terbuka berbasiskan ICT

SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif

Pemerintahan yang partisipatif

10

Apa yang kita butuhkan?

Komitmen Politik

Mesin Reform

Agenda Reform

PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS a. b. c. d. e. f.

Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan di K/L & Pemda Perencanaan SDM lima tahun untuk setiap Instansi Kebijakan Minus Growth Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawai Redistribusi SDM Aparatur Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara sukarela

Melihat ulang kebutuhan riil PNS

Menurunkan pertumbuhan jumlah PNS

Mengatur Redistribusi/Realokasi PNS

Merencanakan kebutuhan CPNS sesuai kebutuhan

Mengurangi Belanja Pegawai

Birokrasi yang efektif, efisien dan melayani

SISTEM SELEKSI CPNS DAN PROMOSI PNS SECARA TERBUKA a. Kebijakan seleksi CPNS melalui: • Kerjasama dengan Konsorsium PTN untuk seleksi CPNS • Penggunaan Computer Assissted Text (CAT) untuk seleksi CPNS • Rekrutmen bagi lulusan terbaik Universitas b.

Kebijakan Promosi PNS • Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan, Diklat Penjenjangan dan/atau Fungsional

c.

Kebijakan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka Antar Instansi baik Tingkat Nasional maupun Regional

Menciptakan sistem rekruitmen dan promosi yang selektif

Mengurangi KKN dalam proses seleksi

Menjaring calon-calon yang berkualitas

Mendorong kinerja birokrasi melalui penempatan pegawai yang tepat

Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani

PROFESIONALISASI PNS

a. b. c. d. e. f. g. h.

Penetapan Standar Kompetensi Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis Kompetensi Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri Sertifikasi Kompetensi Profesi Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik Pengukuran Kinerja Individu Penguatan Jabatan Fungsional: • Penambahan jumlah • Penetapan Pola Karier • Peningkatan Kemampuan • Peningkatan Tunjangan

Menciptakan standar kompetensi jabatan yang menjadi acuan bagi penembatan dalam jabatan Meningkatkan dan menjaga kualitas SDM Aparatur

Meningkatkan disiplin dan kinerja PNS

Mendorong PNS untuk memberikan kontribusi kinerja melalui jabatan fungsional

Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI

a. b. c. d.

Perbaikan struktur Penggajian Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja secara bertahap Penyempurnaan Sistem Pensiun Peningkatan Jaminan Kesehatan bagi Aparatur dan Pensiunan

Menciptakan sistem penggajian yang memberikan kesejahteraan bagi PNS Menghubungkan sistem tunjangan kinerja dengan prestasi PNS

Menjamin kesehatan PNS dan Pensiunan

Menciptakan sistem pensiun yang mensejahterakan para pensiunan PNS

Mendorong motivasi kerja PNS

Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani

Apa yang harus dikembangkan?

Dukungan dan Legitimasi: Building Trust

Dynamic Capabilities

Public Value (Benefit bagi masyarakat)

Kapabilitas, Kultur dan Perubahan Capabilities Thinking Ahead Able People

Change Thinking Again

Adaptive Process

Adaptive Policies

Agile Process Thinking Across

Culture: Incorruptibility, Meritocracy, Growth, Prudence, Markets

Bagaimana Peran Saudara sekalian ? • Jadilah agen perubahan (reformers) di Instansi masing-masing untuk merubah birokrasi • Dalam Reformasi Birokrasi dibutuhkan jumlah yang memadai (critical mass) para reformers • Jadilah Pemimpin Transformasional, bukan Transaksional

TERIMA KASIH Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

19